Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trimedya Bantah Tudingan Nazaruddin

Kompas.com - 01/08/2013, 14:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan membantah semua tudingan terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, yang menyebutkan namanya terlibat dalam pusaran kasus dugaan korupsi proyek Simulator SIM. Trimedya mengaku tak mengerti dengan apa yang dikatakan Nazaruddin dan belum ingin mengambil langkah hukum untuk menanggapinya.

"Saya tidak pernah tahu-menahu, tidak tahu, itu urusan dia (Nazaruddin). Nanti setelah reses kita bahas," kata Trimedya saat dihubungi pada Kamis (1/8/2013).

Dalam pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (31/8/2013), Nazaruddin kembali "bernyanyi" dan menyampaikan laporannya terkait sejumlah nama anggota DPR yang dianggapnya terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Selain Trimedya, nama politisi PDI Perjuangan lain yang disebut Nazaruddin adalah Olly Dondokambey.

Sejalan dengan Trimedya, Olly juga membantah pernyataan Nazaruddin yang menuding dirinya terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan gedung Pajak.

"Saya belum jadi dewan (anggota DPR) saat gedung Pajak dimulai," kata Olly.

Untuk diketahui, Nazaruddin kembali mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam proyek dugaan korupsi Simulator SIM Korlantas Polri. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini kembali membeberkan sejumlah politisi yang diduga kecipratan uang dari proyek tersebut.

Dalam pernyataannya, Nazaruddin menyebutkan nama Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dan Herman Herry, serta mantan Ketua Komisi III yang sekarang duduk di Komisi VI DPR Benny K Harman. Nazar menegaskan nama-nama itu sudah dipaparkan di depan penyidik. Nazar tinggal menunggu langkah lebih lanjut yang akan dilakukan KPK.

Adanya aliran dari proyek di Korlantas Polri ke politisi di Komisi III DPR sebelumnya juga terungkap dari kesaksian mantan Ketua Panitia Lelang proyek pengadaan Simulator SIM di Korlantas Polri, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Teddy Rusmawan pada persidangan atas Irjen (Pol) Djoko Susilo. Teddy mengaku pernah diperintahkan Djoko untuk mengantar uang ke Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo.

Namun, sejumlah politisi yang disebut menerima uang dari proyek di Korlantas Polri itu sudah ramai-ramai membantah. Demikian pula dengan Djoko yang membantah memerintahkan Teddy mengantar uang ke politisi DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com