Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desember 2013, Transaksi Perbankan Gunakan E-KTP

Kompas.com - 30/07/2013, 21:24 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak tiga bank BUMN meminta Kementerian Dalam Negeri berbagi data kependudukan dalam kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) untuk mempermudah transaksi perbankan. Mulai Desember 2013, transaksi perbankan akan menggunakan E-KTP. Ketiga bank itu adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

"Desember 2013, sejalan dengan kebijakan pemerintah berkenaan dengan implementasi E-KTP, kamu harap sudah bisa diterapkan (transaksi perbankan dengan E-KTP)," ujar Direktur Bank Mandiri Abdul Rahman di sela-sela Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Direktur Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dengan Dirut PT BRI, Direktur PT Mandiri, dan Dirut PT BNI tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan E-KTP di Kemendagri, Selasa (30/7/2013).

Abdul Rahman mengatakan, industri perbankan akan berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil untuk menyiapkan teknis pemanfaatan E-KTP dalam transaksi perbankan. Koordinasi itu, katanya, akan menghasilkan prosedur operasional standar pemanfaatan E-KTP.

"Termasuk juga kesiapan alat untuk membaca, apa yang akan digunakan card reader atau web based," kata Abdul Rahman.

Adapun Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya akan membagi data penduduk yang terekam dalam nomor induk kependudukan dan E-KTP dengan pihak perbankan. "Ini adalah pemanfaatan data E-KTP oleh perbankan. Tiga bank BUMN akan memanfaatkan data E-KTP supaya misalnya dalam transfer tidak ada kesalahan," ungkapnya seusai penandatanganan perjanjian kerja sama itu.

Ia mengatakan, ada dua opsi pembagian data itu. Pertama, katanya, berdasar jaringan web (web-based). Pilihan kedua dengan menggunakan pembaca KTP (card reader). Ke depan, kata dia, akan ada bank swasta yang juga akan mengikuti program itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com