"Setiap menjelang pemilu seperti ini pasti sibuk untuk mengatur lagi undang-undang pemilu. Jadi, sistem politik kita ini seperti kondom. Sekali pakai, buang," ujar Burhanuddin. Menurut dia, elite politik tidak pernah berniat membangun desain institusi yang punya "napas panjang".
Menurut Burhanuddin, desain tersebut muncul karena elite dan partai politik mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya dibandingkan kepentingan negara. Sebagai contoh, dia menyebutkan batas minimal partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon presiden (presidential treshold).
Perdebatan yang terjadi soal syarat pencalonan itu, ujar Burhanuddin, kental kepentingan pribadi dan partai. "Golkar dan PDI tidak mau menurunkan standar (presidential treshold) karena mereka yakin bisa dapat di atas 20 persen, sementara partai kecil lain minta diturunkan karena mereka tidak yakin bisa mengejar 20 persen. Jadi, tidak ada yang atas kepentingan publik," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.