"Pemerintah Aceh Jangan Habiskan Energi untuk Bendera"

"Pemerintah Aceh harus pahami hal-hal psikologis seperti ini yang dianggap tidak pas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan habiskan energi untuk bendera," ujar Irman di Kompleks Parlemen, Kamis (25/7/2013).

Menurut Irman, Pemerintah Aceh seharusnya lebih fokus dalam hal yang lebih besar, yakni bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat hingga mencerdaskan penduduk di wilayahnya.

"Jadi, kembalilah kepada amanah yang diberikan rakyat Aceh kepada pemimpinnya. Kalau identitas budaya silakan, tapi kalau banyak mudaratnya buat apa?" kata Irman.

Dia mengatakan, Pemerintah Aceh juga diminta paham dengan simbol-simbol yang menyerupai GAM dalam bendera Aceh yang menimbulkan rasa traumatik. "Bendera kebangsaan itu satu saja, bendera daerah itu akomodasi. Mari berpikir jernih," katanya.

Evaluasi selama lebih dari tiga bulan yang dilakukan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera belum menjumpai titik temu. Hampir menyerah, pemerintah akan meminta juru damai Aceh, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk bernegosiasi dengan pihak Aceh.

"Ribet. Belum ada titik temu walau kami (pemerintah pusat) sudah sangat akomodatif dan kooperatif," keluh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan saat dihubungi, Rabu (24/7/2013) malam.

Ia mengatakan, meski telah melunak dan memberi tawaran-tawaran lambang yang dapat digunakan, Pemerintah Aceh dan DPRA bersikeras menggunakan lambang yang persis dengan lambang GAM dalam benderanya. "Mereka tetap ingin benderanya tetap mirip dengan bendera GAM," kata Djohermansyah.

Lantaran menemui jalan buntu, Kementerian Dalam Negeri berencana untuk meminta bantuan kepada juru damai Aceh, Jusuf Kalla, untuk menengahi persoalan ini.