Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Gegabah Capreskan Jokowi

Kompas.com - 17/07/2013, 20:29 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan menyatakan tidak akan terburu-buru mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi sebagai calon presiden atau wakil presiden dari partai itu. Hal ini terlepas dari beberapa hasil survei yang mengatakan elektabilitas Jokowi tinggi.

Politisi PDI-P Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya harus memperhitungkan perasaan rakyat. "Saya kira semua survei mengatakan begitu. Tapi kami tidak ingin terburu-buru. Kami harus berhitung. Rakernas di Bandung menyatakan, keputusan akan diambil dewan pengurus di internal," ujar Ganjar di sela-sela peringatan 40 hari meninggalnya Taufik Kiemas di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Dia mengatakan, partainya harus berhati-hati dalam mengusung calon presiden. Apalagi, Undang-Undang Pemilu Presiden pun belum disahkan. "PDI-P harus berhati-hati. Saat UU Pilpres belum jadi, terlalu cepat bicara capres," kata Gubernur Jawa Tengah terpilih itu.

Ia menyatakan, pihaknya tidak khawatir, meski banyak parpol lain sudah menggadang-gadang capresnya. Ia juga tidak khawatir bila Jokowi dilamar jadi capres oleh partai lain. "Mereka (partai lain) belum tentu lolos (presidential threshold)," pungkas Ganjar.

Dia mengungkapkan, salah satu pertimbangan yang diperhitungkan PDI-P adalah, Jokowi belum sampai setahun memerintah di Jakarta. "Itu yang kami pikirkan. Kalau kami mencalonkan Jokowi, apakah akan menyenangkan rakyat atau malah menyakiti rakyat," katanya.

Dia menilai, Jokowi cukup bijak dalam menanggapi permintaan rakyat atau lamaran partai lain yang menginginkannya jadi presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Jokowi Minta Basuki-Raja Juli Antoni Jamin Pembangunan IKN Tetap Cepat

Nasional
Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Basuki Sebut Rencana Jokowi Berkantor di IKN Tetap On Schedule Meski Kepala Otorita Mundur

Nasional
Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Basuki Bantah Kepala Otorita IKN Mundur karena Upacara 17 Agustus

Nasional
SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

SYL Tilap Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan hingga 50 Persen

Nasional
Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Profil Bambang Susantono, 2 Tahun Jabat Kepala Otorita IKN

Nasional
Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Sempat Jadi Pengacara SYL, Febri Diansyah Dapat Uang Honor Rp 800 Juta

Nasional
Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Basuki Bakal Putus Status Tanah IKN Usai Jadi Plt Kepala Otorita, Mau Dijual atau Disewakan

Nasional
Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Pemerintah Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, tapi Tak sampai Desember

Nasional
Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Saksi Sebut Penyidik KPK Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kamar SYL

Nasional
PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

PAN Tak Masalah Tim Sinkronisasi Prabowo Hanya Diisi Orang Gerindra

Nasional
Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Istana Sebut Wakil Kepala Otorita IKN Sudah Lama Ingin Mundur

Nasional
Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Bambang Susantono Tak Jelaskan Alasan Mundur dari Kepala Otorita IKN

Nasional
Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Soal Tim Sinkronisasi Prabowo, PAN: Itu Sifatnya Internal Gerindra, Bukan Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Survei Litbang "Kompas": 58,7 Persen Responden Anggap Penambahan Kementerian Berpotensi Tumpang-Tindih

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Survei Litbang “Kompas”: Jumlah Kementerian Era Jokowi Dianggap Sudah Ideal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com