Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Semua yang Ditinggalkan Pendiri Bangsa Harus Jadi Situs Sejarah"

Kompas.com - 16/07/2013, 14:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga politisi senior PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto ikut berkomentar mengenai adanya kabar tentang dijualnya rumah yang disebut pernah menjadi hunian Presiden Soekarno semasa perang kemerdekaan. Menurutnya, pemerintah daerah setempat harus memberikan perhatian lebih agar rumah itu "diselamatkan" dan dijadikan situs bersejarah.

"Bagian dari situs sejarah, diharapkan pemda memberikan perhatian karena tempat Bung Karno mengungsi beberapa hari saat terjadi agresi," kata Sidarto di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/7/2013).

tokobagus.com Iklan penjualan rumah yang disebut sebagai rumah bersejarah Bung Karno.
Ketua MPR dan mantan ajudan Bung Karno ini mengatakan, jika tak salah mengingat, menurutnya, Bung Karno pernah tinggal di rumah tersebut bersama istrinya Fatmawati serta kedua anaknya, Guntur dan Megawati Soekarnoputri. Rumah itu terletak di Jalan Patangpuluhan No 22, Yogyakarta.

"Semua yang ditinggalkan para pendiri bangsa harus dijadikan situs (sejarah). Saya kira memang (tinggal) di situ," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah rumah yang pernah menjadi tempat tinggal mantan Presiden Soekarno pada masa perjuangan melawan penjajah dikabarkan akan dijual seharga Rp 29.491.000.000. Informasi itu diperoleh dari laman toko online, tokobagus.com.

Rumah yang dulunya menjadi tempat tinggal Soekarno ini terakhir adalah milik mantan dosen Teknik Universitas Gadjah Mada, Prof Ir Purbodiningrat. Rumah itu memiliki luas tanah seluas 4213 meter persegi, sedangkan luas bangunannya 500 meter persegi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com