Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Dukung SBY Minta Maaf ke Singapura dan Malaysia

Kompas.com - 25/06/2013, 13:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar, Siswono Yudhohusodo, menilai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia terkait kebakaran hutan adalah langkah yang tepat. Pasalnya, Indonesia dianggap tetap bertanggung jawab menjaga dan melindungi kekayaan alamnya sehingga tidak merugikan negara lain.

"Kalau permintaan maaf itu sudah tepat karena bagaimanapun juga tanggung jawab penjaga lingkungan di Indonesia ya kita sendiri, apalagi ini sudah merugikan negara tetangga," ujar Siswono di Kompleks Parlemen, Selasa (25/6/2013).

Siswono bahkan menyebutkan, jika ternyata ada perusahaan luar negeri yang terlibat dalam pembakaran, Indonesia tetap harus bertanggung jawab. Namun, Siswono mengingatkan agar pejabat pemerintah tidak asal berbicara soal tudingan penyebab kebakaran. Hal ini menyusul adanya pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya yang menyebut ada delapan perusahaan perkebunan yang terlibat pembakaran hutan untuk perluasan lahan.

"Bagi seorang pejabat pemerintah, begitu menyatakan siapa pelaku pembakaran itu memang tidak boleh sembarangan. Tidak bisa melempar begitu saja. Harus nyatakan nama perusahaan, lokasinya, dan sebagainya mungkin ini maksud Presiden (menegur)," kata Siswono.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menyampaikan permintaan maaf kepada Singapura dan Malaysia menyusul serbuan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau.

"Saya selaku Presiden RI meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan di Malaysia," kata Yudhoyono kemarin.

Presiden juga meminta agar seluruh pejabat negara tidak memberikan pernyataan semestinya. Ia memberi contoh pernyataan sejumlah pejabat terkait adanya perusahaan Malaysia dan Singapura yang melakukan pembakaran di Riau.

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyebut ada delapan perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan. Penyelidik dari Kementerian Lingkungan Hidup tengah melakukan penyelidikan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

    "Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

    Nasional
    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

    Nasional
    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

    Nasional
    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

    Nasional
    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

    Nasional
    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

    Nasional
    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

    Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

    Nasional
    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

    Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

    Nasional
    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

    Nasional
    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

    Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

    Nasional
    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

    Nasional
    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

    Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

    Nasional
    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

    Nasional
    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

    Nasional
    Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com