Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Lobi Partai Lain Tolak Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 17/06/2013, 11:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan komunikasi dengan partai-partai lain yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menggagalkan kebijakan pemerintah tersebut.

"Komunikasi sudah dilakukan dan sedang berjalan. Sejauh yang kami pantau sampai hari ini, posisinya tetap mereka menolak kenaikan harga BBM," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2013).

Hidayat mengatakan, fraksinya juga siap jika nantinya rapat paripurna berlangsung deadlock. Ia mengungkapkan, sudah menginstruksikan 57 anggota fraksinya untuk hadir dalam rapat paripurna.

"Kalau deadlock, kami setuju dilakukan voting. Tapi voting per orang, supaya ketahuan siapa dukung apa," kata Hidayat.

Dewan Perwakilan Rakyat RI akan menggelar rapat paripurna pada hari ini, Senin (17/6/2013), dengan agenda pengesahan RAPBN-P 2013. Dalam draft RAPBN-P tersebut, terdapat alokasi dana kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi seperti BLSM, program raskin, program keluarga harapan, dan program siswa miskin.

PKS, kata Hidayat, menolak RAPBN-P 2013 sebagai tindak lanjut dari sikap partainya yang menolak kenaikan harga BBM. "Kalau kami tolak BBM, tidak ada opsi dana-dana kompensasi itu artinya," ujarnya.

PKS juga menyertakan RAPBN-P tandingan yang akan dibacakan dalam rapat paripurna kali ini.

Hingga kini, partai-partai pendukung kebijakan kenaikan BBM yakni Partai demokrat (148 kursi), Partai Golkar (106 kursi), Partai Amanat Nasional (46 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (38 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (28 kursi), dan Partai Gerindra (26 kursi). Sementara, PKS dan PDI-Perjuangan (94 kursi) menolak rencana kenaikan BBM. Sedangkan Partai Hanura (17 kursi) menyatakan menolak kenaikan harga BBM, tetapi menyetujui BLSM selama tidak menggunakan dana asing.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com