Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra : Gunakan Data e-KTP untuk DPT

Kompas.com - 18/05/2013, 16:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum didesak memakai data kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP sebagai acuan dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu 2014. Data e-KTP dinilai dapat menyelesaikan masalah DPT yang selalu terjadi di setiap pemilu.

"E-KTP harusnya menjadi basis data penyusunan DPT. Data e-KTP lebih solutif mengatasi masalah DPT yang terjadi setiap pemilu. Kesalahan pemilu jangan terulang lagi," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Sabtu (18/5/2013).

Fadli menyinggung permasalahan yang selalu terjadi di setiap pemilu seperti pemilih fiktif, pemilih ganda, orang yang sudah meninggal masih terdaftar, dan lainnya. Padahal, kata dia, saat ini jaman sudah memakai teknologi.

Data e-KTP, tambah Fadli, lebih aman untuk digunakan dalam menyusun DPT. Pasalnya, proses pembuatan e-KTP dengan merekam sidik jari dan retina mata yang tidak bisa dimanipulasi. Jika KPU menggunakan data pemilu terakhir untuk pemutakhiran, kata dia, tidak akan menyelesaikan masalah DPT.

"Dalam proses pembuatan e-KTP yang lebih ketat, peluang adanya pemilih ganda dan fiktif relatif lebih kecil. Apalagi, putusan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilih mereka hanya dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Jadi, pada akhirnya semua kembali kepada KTP sebagai dasar data pemilih," kata Fadli.

Ia menambahkan, "Penyusunan DPT ini harus benar-benar teliti. Potensi penyelewenangan DPT oleh pihak yang memiliki akses data akan sangat besar. Selain menghindarkan hak pilih warga negara, DPT akurat dapat menghindari kecurangan. Kualitas demokrasi harus lebih baik, jangan dinodai kekacauan DPT."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com