Machfud Bantah Pertemuan dengan Menkeu terkait Hambalang

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso membantah adanya pertemuan terkait anggaran Hambalang di Hotel Ritz Carlton Jakarta dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Bantahan ini disampaikan Machfud seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi Hambalang, Kamis (21/2/2013).

“Orang seperti saya masak ketemu Pak Menteri, tidak benar itu. Yang jelas saya tidak pernah ketemu Menkeu dan tidak kenal,” ujar Machfud, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Ihwal pertemuan di Hotel Ritz Carlton tersebut diungkapkan juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Malllarangeng. Beberapa waktu lalu, Rizal mengatakan, ada pertemuan Menkeu dengan Anas di Hotel Ritz-Carlton. Hadir pula dalam pertemuan itu Nazaruddin dan Direktur PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso.

Menurut Rizal, ketiga orang itu mendesak Agus agar menyetujui perubahan kontrak Hambalang menjadi tahun jamak. Namun, ia merasa tidak yakin kalau Agus akan tunduk begitu saja atas desakan Anas.

Terlebih lagi, saat itu Anas baru terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat melalui kongres partai yang berlangsung sekitar Mei 2010. Kakak mantan Menpora Andi Mallarangeng ini menduga, ada pihak lain yang lebih kuat dari Anas yang memengaruhi Agus sehingga menyetujui permohonan kontrak tahun jamak tersebut.

 Ungkapan Ridwan mengenai pertemuan ini pun dibantah Menteri Agus. Saat diperiksa KPK sebagai saksi Hambalang, Selasa (19/2/2013), Agus mengaku tidak mengenal Anas. Dia mengaku baru bertemu dengan Anas dalam acara Demokrat sekitar sebulan lalu. Itupun, menurut Agus, atas undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK menetapkan Andi serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, tetapi justru merugikan keuangan negara.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang