Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Blusukan Ala SBY Dianggap Tak Akan Efektif

Kompas.com - 07/01/2013, 12:24 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah kehilangan momentum untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) menemui rakyat. Pasalnya, stigma masyarakat sudah kuat bahwa Presiden bukan pemimpin yang populis. Hal itu diungkapkan Gun Gun Heryanto pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ketika dihubungi, Senin (7/1/2013).

"Dua periode kekuasaan sudah sangat lekat memosisikan kepemimpinan SBY bukan sebagai pemimpin populis," kata Gun Gun.

Gun Gun menanggapi langkah Presiden yang melakukan kunker ke Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten tanpa protokoler. Kunker itu awalnya dirahasiakan.

Menurutnya, Presiden memang seharusnya menemui langsung rakyatnya. Hanya saja, akan muncul kritik terhadap blusukan Yudhoyono lantaran baru dilakukan kembali saat ini. Yudhoyono memang pernah blusukan menjelang Pemilu 2004 dan 2009. Namun, kata dia, langkah itu hanya untuk kepentingan elektabilitas.

"Setelah memimpin, SBY tak cukup punya catatan memadai dekat dengan rakyat. Singkatnya, blusukan SBY tak punya tautan dengan historisitas berjenjang sebagai pemimpin populis. SBY sibuk mengelola relasi kuasa di level elit," kata Gun Gun.

Gun Gun juga meragukan efektivitas blusukan untuk monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan serta program aksi pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, kata dia, pemerintahan sudah berada di fase akhir sehingga tidak dalam konteks melihat masalah.

"Seharusnya Presiden menyolidkan tim dan mengefektifkan leading sector untuk mencapai skala-skala prioritas pemerintah. Kunci masalah sekarang bukan lagi di masyarakat, tetapi di level eksekutor, yakni para menteri," kata dia.

"Tahun 2013 adalah tahun politik. Jadi yang seharusnya dilakukan SBY adalah membuat dan menerapkan sistem kontrol untuk menjaga perahu kabinet jangan bocor karena terjangan agenda politik parpol-parpol koalisi. Jadi, jika blusukan itu untuk urusan citra tak akan bermanfaat banyak untuk mengangkat pamor SBY maupun Partai Demokrat," pungkas Gun Gun.

Seperti diberitakan, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, kedepannya kunker Presiden akan lebih banyak tanpa pemberitahuan mengenai tujuannya. Daniel menyebut kunker itu dengan istilah "turba", alias turun ke bawah.

Turba itu disebut untuk memonitoring dan mengevaluasi implementasi kebijakan serta program aksi pemerintah pusat dan daerah. Dengan berinteraksi langsung dengan warga, kata dia, diharapkan warga dapat menerima informasi langsung dari Presiden tentang pencapaian, hambatan, serta hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan.

"SBY akan memastikan dalam dua tahun ke depan mesin pemerintahan berjalan optimal untuk meningkatkan dampak dan manfaat program pemerintah. Gaya komunikasi publiknya juga akan lebih langsung dan tak berjarak. Mungkin dapat disebut lebih agresif. Manajemen dan kepemimpinannya juga akan lebih berorientasi pada solusi di lapangan dan perbaikan kebijakan yang ces pleng, juga lebih interventif," kata Daniel.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
SBY Pun Akhirnya "Blusukan"...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

    Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

    Nasional
    Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

    Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

    Nasional
    Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

    Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

    Nasional
    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

    Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

    Nasional
    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

    Nasional
    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

    Nasional
    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

    Nasional
    Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

    Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

    Nasional
    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

    Nasional
    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

    Nasional
    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

    Nasional
    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

    Nasional
    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

    Nasional
    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

    Nasional
    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com