Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Tanya ke Dahlan, Jangan Hanya Dipuja

Kompas.com - 20/10/2012, 15:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meminta pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan listrik di Indonesia, terutama ketika terhentinya pasokan listrik ke rumah-rumah warga.

Marzuki mengatakan, banyak keluhan yang diterimanya ketika listrik padam di Jakarta dan sekitarnya, Jumat kemarin, maupun sebelumnya. Keluhan juga datang dari warga di luar Jawa seperti Kalimantan. Mereka, kata dia, memintanya melakukan sesuatu. "Apa yang harus saya lakukan?," kata Marzuki ketika dihubungi, Sabtu ( 20/10/2012 ).

Seharusnya, kata Marzuki, keluhan itu direspon oleh pihak PLN. Publik harus dijelaskan berapa persen wilayah yang belum terlayani, berapa persen yang harus menerima aliran listrik secara bergantian, dan sebagainya. "Ini enggak direspon sama sekali. Komplen kok ke Ketua DPR," kata dia.

Marzuki menilai seharusnya Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan melakukan evaluasi kondisi di internal PLN. Jika memang jajaran jajaran direksi tidak mampu mengelola, kata dia, sebaiknya dicopot.

Ketika ditanya apakah dia melihat kesalahan ada pada manajemen PLN, Marzuki tak tahu di mana letak kesalahannya. Hanya saja, subsidi untuk listrik terus naik tiap tahun. Terakhir, kata Marzuki, pemerintah harus mengucurkan subsidi mencapai Rp 70 triliun.

Keluhan padamnya listrik juga diterima Marzuki di jejaring sosial twitter. Dia sempat membalas tweet "PLN brengsek, mantan dirutnya yang skrng menteri BUMN dipuja puja spt malaikat, yg fair klo bicara."

Ketika ditanyakan mengenai tweet itu, Marzuki membenarkan. Menurut dia, seharusnya masalah listrik juga ditanyakan ke Dahlan lantaran yang berkompeten untuk menjelaskan. "Saya minta minta tanyakan ke Dahlan. Jangan habis waktu dipuja-puja aja tapi tidak selesaikan masalah," pungkas politisi Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com