Golkar Persilakan SBY Klaim Ide Ayat 6a

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengaku kaget setelah mengetahui pidato internal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor DPP Partai Demokrat mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak bocor ke publik. Apalagi, dalam pidato itu, Presiden mengklaim bahwa usulan substansi Pasal 7 Ayat 6a dalam RUU APBN Perubahan 2012 adalah idenya.

Priyo mengatakan, usulan ayat itu jelas berasal dari Fraksi Golkar yang diungkapkan dalam Rapat Paripurna DPR, 30 Maret 2012. "Ide soal 15 persen deviasi ICP (Indonesian Crude Price) selama 6 bulan itu dianggap ide beliau. Kami mengikhlaskan itu ide siapa pun. Yang jelas, itu opsi yang diajukan Golkar. Kami senang Pak Presiden seia sekata terhadap opsi yang diajukan Golkar," tutur Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/4/2012).

Selebihnya, Priyo tidak mau berkomentar banyak mengenai rentetan keluh kesah Presiden yang ditumpahkan dalam rekaman sepanjang 41 menit 49 detik tersebut. Menurutnya, itu cukup untuk konsumsi Partai Demokrat saja. "Saya tidak mau ikut berspekulasi, apa itu dibocorkan atau bocor dengan maksud tertentu. Tadi pagi saya mendengarkan rekamannya. Ya, silakan saja. Itu hal biasa, tidak perlu dipolemikkan," katanya.

Dalam Rapat Paripurna DPR dengan pemerintah, Jumat (30/3/2012), Golkar mencoba mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM), kecuali ada fluktuasi hebat terhadap harga minyak mentah. Untuk itu, partai ini mengusulkan deviasi harga ICP, yakni selisih antara asumsi yang dipatok pemerintah dalam APBN dan realisasi ICP, yang cukup besar ketimbang persentase yang diajukan pemerintah. Golkar mengajukan deviasi 15 persen, sedangkan pemerintah 5 persen.

Dengan persentase 15 persen berarti ketika asumsi harga ICP berselisih 15 persen dengan realisasi ICP, pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Ide ini yang kemudian termuat dalam Pasal 7 Ayat 6a dalam UU APBN-P 2012. Pasal ini merupakan pasal tambahan yang diusulkan dalam RUU APBN-P 2012.