Tak Ada yang Tuntas Jelaskan Polemik Subsidi BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menilai, banyak pengamat yang tidak tuntas menjelaskan mengenai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi kepada publik. Menurut Marzuki, yang dikedepankan seolah pihak yang pro kenaikan harga BBM tidak berpihak kepada rakyat.

Marzuki mengkritik pernyataan pengamat ekonomi Kwik Kian Gie bahwa masih ada surplus APBN jika harga BBM tidak dinaikkan. "Pendapat itu 100 persen benar, tapi tidak dijelaskan bagaimana belanja APBN kita masih tergantung pada surplus APBN," kata Marzuki ketika dihubungi, Rabu (28/3/2012).

Kwik Kian Gie dalam blognya menulis pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM karena sebagai negara penghasil minyak mentah pemerintah juga mendapat untung dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Keuntungan itu diperoleh dari pendapatan minyak mentah dikurangi pengeluaran untuk bahan bakar minyak.

"Kalau surplusnya turun artinya belanja harus dikurangi. Terserah apakah mengurangi subsidi, pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," kata politisi Partai Demokrat itu.

"Kalau belum cukup, sebagian pegawai negara dipecat, tidak ada penerimaan PNS, gaji dipotong. Kalau belum cukup (dana) pendidikan dikurangi. Kalau minyak naik terus, lama-lama kita tidak bekerja lagi hanya untuk menutup subsidi," pungkas Marzuki.

Seperti diberitakan, DPR dan pemerintah sudah sepakat mengalokasikan bantuan langsung sementara masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi senilai Rp 17 triliun. Meski demikian, tiga fraksi di DPR, yakni PDI-P, Hanura, dan Gerindra menolak rencana kenaikan harga BBM.