Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat Ketua DPR Bikin Bingung Delegasi RI di Swiss

Kompas.com - 14/10/2011, 22:36 WIB
Subur Tjahjono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Surat Ketua DPR Marzuki Alie membuat bingung delegasi Parlemen Indonesia (DPR) yang mengikuti Sidang Persatuan Parlemen Internasional (Inter-Parliamentary Union/IPU) di Swiss yang akan dibuka Sabtu (15/10/2011).

Surat itu antara lain berisi dukungan Ketua DPR Marzuki Alie kepada calon dari Maroko untuk menjadi Presiden IPU dalam sidang tersebut. Padahal, surat sebelumnya, yang dipegang delegasi RI, menunjuk calon dari Indonesia, yaitu Nurhayati Assegaf, politikus Fraksi Partai Demokrat, sebagai calon Presiden IPU.

Perihal surat Ketua DPR Marzuki Alie tersebut ramai diperbincangkan di Twitter sepanjang Jumat (14/10/2011).

Salah satu anggota delegasi RI, politikus dari Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid, melalui surat elektronik dari Bern, Swiss, menceritakan perihal surat tersebut kepada Kompas.

Meutya menjelaskan, IPU terdiri dari 151 negara. Setiap tahun bertemu membahas berbagai isu mulai dari hak asasi manusia, ekonomi, demokrasi, dan isu lainnya. Indonesia (DPR) sebagai negara anggota setiap tahun selalu mengirim delegasinya melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

"Tahun ini, saya berangkat, bersama anggota delegasi lainnya. Kami berenam. Surat yang diteken Ketua DPR, menunjuk Nurhayati Assegaf (Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Partai Demokrat) untuk menjadi ketua delegasi," tutur Meutya.

Untuk tahun ini, dua calon kuat yang mengerucut untuk mengambil alih pimpinan IPU, Indonesia dan Maroko. Berbagai parlemen negara lain memberi dukungan agar Indonesia maju. Sekretaris Jenderal IPU juga mendorong agar Indonesia juga maju. Apalagi ketua delegasi Indonesia adalah perempuan. Mereka merasa sudah saatnya IPU dipimpin calon perempuan.

Atas dasar dukungan tersebut, Ketua Delegasi DPR Nurhayati Assegaf resmi mendaftarkan pencalonannya. Negara yang mendaftar pencalonan akhirnya memang hanya dua, Indonesia dan Maroko.

"Sebelum berangkat, kami rapat teknis bersama tim Kementerian Luar Negeri di DPR, termasuk mengatur strategi pemenangan karena Indonesia sudah resmi mendaftar," kata Meutya.

Rombongan berangkat ke Swiss Kamis dini hari dan baru tahu melalui surat dari Sekjen DPR bahwa arahan Ketua DPR agar delegasi Indonesia memberi suaranya ke Maroko. "Saya baca surat tersebut di pesawat dan amat kaget. Tapi, toh saya pikir, pemilihannya nanti berupa secret ballot (pemilihan tertutup)," katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com