Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panji Gumilang Tak Penuhi Panggilan Polisi

Kompas.com - 23/06/2011, 12:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, hari ini, Kamis (23/6/2011), tidak memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan perdana terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia.

Ali Tanjung, kuasa hukum Panji Gumilang, mengatakan, kliennya tidak bisa datang karena harus menghadiri acara di Pondok Pesantren Al-Zaytun. "Dia (Panji) di Al-Zaytun ada kegiatan, pengumuman hasil ujian kelulusan tingkat SMP. Tadi, saya sampaikan surat permohonan pemeriksaan, berikut kegiatannya di Al-Zaytun ke Bareskrim. Di surat itu kami sampaikan jelas kegiatannya," ujar Ali ketika dikonfirmasi Kompas.com di Jakarta, Kamis.

Meskipun tidak memenuhi pemanggilan hari ini, lanjut Ali, kliennya akan siap kembali untuk memenuhi panggilan selanjutnya dari Polri. Menurut dia, sebagai pemimpin pondok pesantren, Panji Gumilang memang sering mempunyai jadwal yang memang tidak bisa ditinggalkan.

"Insya Allah dia siap. Selepas Sabtu ini Panji Gumilang siap diperiksa, kecuali kalau dia sakit ya," tukasnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah memeriksa 13 saksi terkait kasus tersebut. Menurut dia, walaupun dari hasil penyelidikan diduga kuat tanda tangan Imam dipalsukan, pihaknya belum dapat memastikan status Panji Gumilang.

"Belum (ditahan). Begini, kami kan sudah periksa 13 orang, mereka memberi keyakinan kepada Polri. Tapi, apakah dia memenuhi unsur yang dilaporkan oleh Imam, nah tentu polisi memanggilnya sebagai saksi lebih dulu," ujar Anton.

Seperti diberitakan, salah satu pendiri YPI, Imam Supriyanto, melaporkan Panji setelah namanya dicoret dalam kepengurusan yayasan itu. Dia merasa tidak pernah menghadiri rapat pengurus serta menandatangani surat pengunduran diri. Hasil penyelidikan, Polri menduga kuat tanda tangan Imam dipalsukan.

Namun, Polri belum memastikan siapa yang menandatangani serta siapa yang memerintahkan. Menurut Imam, namanya dicoret setelah ia keluar dari jaringan Negara Islam Indonesia KW-9 pimpinan Panji. Imam mengaku pernah 20 tahun bergabung dengan NII KW-9 dengan jabatan terakhir Menteri Peningkatan Produksi di NII.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com