Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chandra Ramaikan Bursa Bakal Capim KPK

Kompas.com - 20/06/2011, 16:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin (20/6/2011), untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon pimpinan KPK periode 2011-2015. Chandra yang datang dengan mengenakan kemeja putih itu mengungkapkan, alasannya kembali mencalonkan diri karena menilai KPK berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi ini masih banyak yang belum selesai dan pekerjaan rumah KPK juga banyak yang belum selesai. PR pemberantasan korupsi bukan hanya PR KPK. Kalau hanya mengandalkan KPK tanpa peran institusi dan pemerintah yang lain, maka pemberantasan korupsi tidak akan berhasil," kata Chandra, seusai mendaftarkan diri di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Chandra mengatakan, sebenarnya ia merasa belum puas dengan kinerja KPK saat ini. "Jadi ke depannya, siapa pun yang dipilih menjadi pimpinan KPK yang baru, tentu saja pimpinan yang sekarang akan memberi tahu kekurangan dan kelebihan dan apa yang harus dilakukan sebagai bahan untuk pemimpin selanjutnya," tambahnya.

Ketika ditanya apakah siap dengan risiko kriminalisasi yang pernah membelitnya bersama dengan Bibit Samad Riyanto, dia mengatakan, hal itu merupakan hal yang wajar. Menurut Chandra, yang terpenting seorang pemimpin KPK harus tetap terus menjunjung tinggi proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi.

"Saya tidak ada beban. Yang penting proses penegakan hukum harus dibenahi. Karena negara hancur kalau proses penegakan hukum tidak benar," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas

    Wakil Ketua DPR Akui Revisi UU Polri-TNI Perluasan Wewenang tetapi Terbatas

    Nasional
    Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

    Pansel Capim KPK Akan Undang Pemred hingga Aktivis untuk Serap Aspirasi

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

    Jokowi Resmikan Bendungan Sepaku Semoi di IKN Senilai Rp 836 Miliar

    Nasional
    Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

    Muhammadiyah: Jemaah Tanpa Visa Haji Ibadahnya Sah, tapi Tak Dapat Pahala

    Nasional
    Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

    Budi Djiwandono-Kaesang di Pilkada Jakarta, Dasco: Cek Ombak

    Nasional
    Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

    Laporan BPK 2021, Ada Masalah Data 247 Ribu Peserta Tapera Belum Mutakhir

    Nasional
    Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

    Gugus Tugas Sinkronisasi Tidak Cerminkan Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

    Gerindra Akan Duetkan Kader dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

    Bersinergi dengan IJN Malaysia, Holding RS BUMN Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan

    Nasional
    Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

    Datang ke Papua, Wapres: Saya Ingin Pastikan Pembangunan Berjalan dengan Baik

    Nasional
    Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

    Tak Mau Asal Terima Tawaran Kelola Tambang, Muhammadiyah: Kami Ukur Kemampuan Dulu...

    Nasional
    Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

    Fraksi PDI-P Janji Bakal Kritis Sikapi Revisi UU Polri

    Nasional
    Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

    Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Sikapi Izin Kelola Tambang untuk Ormas

    Nasional
    Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

    Jokowi Resmikan Persemaian Mentawir di Kalimantan Timur

    Nasional
    DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

    DPR Setujui Calvin Verdonk dan Jens Raven Berstatus WNI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com