Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wa Ode Laporkan Pimpinan Banggar ke BK

Kompas.com - 19/06/2011, 17:58 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Anggaran DPR asal Fraksi Partai Amanat Nasional Wa Ode Nurhayati melaporkan tiga unsur pimpinan Bandan Anggaran (Banggar) ke Badan Kehormatan DPR.

Wa Ode merasa keberatan dengan sikap tiga unsur pimpinan Banggar yang menerima pengaduan masyarakat tentang Wa Ode dalam rapat tertutup tanpa sepengetahuan Wa Ode, namun justru tersebar ke publik. Ketiga unsur pimpinan Banggar tersebut adalah Tamsil Lindrung, Oli Dondokambey, dan Melchias Markus Mekeng.

"Saya sudah menyurat melalui kuasa hukum saya ke BK, melaporkan pengaduan dan keberatan terhadap tiga pimpinan Banggar yang menerima rapat pengaduan tertutup tentang saya, tapi tidak menembuskan ke pribadi saya, tapi justru tersebar ke publik," katanya seusai menghadiri sebuah diskusi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Minggu (19/6/2011).

Pengaduan tersebut, lanjutnya, telah dilaporkan pada 11 Juni atau sehari setelah Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) membocorkan hasil rapat pengaduan masyarakat tentang Wa Ode itu ke publik.

Namun, kata Wa Ode, hingga kini laporannya itu belum mendapat jawaban dari BK DPR. "Awalnya saya dapat berita MAKI itu di-tag ke Facebook saya," ujarnya.

Sebelumnya, MAKI melaporkan dugaan praktik calo anggaran DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman membawa salinan hasil rapat Banggar DPR yang berisi pengaduan masyarakat soal praktik calo anggaran.

Berdasarkan salinan catatan rapat yang dibagikan kepada pewarta itu, masyarakat yang mengadu dalam rapat tersebut, yakni Haris Suharman dan Bahar, menyebutkan bahwa Wa Ode Nurhayati terlibat praktik calo anggaran dalam mengegolkan anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di tiga kabupaten di Aceh dan satu di Sulawesi juga di Kota Palu.

Atas tuduhan tersebut, Wa Ode membantahnya. Menurut dia, tuduhan yang disebarluaskan melalui MAKI itu merupakan serangan balik atas pernyataannya saat tampil di acara Mata Najwa, Metro TV.

Dalam acara tersebut Wa Ode menyampaikan adanya indikasi calo anggaran di DPR. Wa Ode juga menyebutkan bahwa permasalahan mafia anggaran disebabkan oleh kesalahan pimpinan DPR. "(Laporan MAKI) Itu tidak ada bukti sama sekali," ucapnya.

Menurut Wa Ode, orang yang mengadu dalam rapat Banggar, yakni Haris Surahman dan Bahar, hanyalah orang suruhan. "Di MI (Media Indonesia) sudah ada pengakuan Bahar kalau dia diminta untuk melaporkan saya agar dapat bayaran, tapi sampai sekarang bayarannya tidak juga cair," tuturnya.

Demikian juga dengan Haris. "Haris Surahman itu dari Fraksi Golkar, caleg Golkar, dari daerah pemilihan saya," tambah Wa Ode.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com