Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Kooperatif, KPK Bisa Geledah Rumah Adang

Kompas.com - 10/06/2011, 11:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, suami Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan, Adang Daradjatun, seharusnya membantu Komisi Pemberantasan Korupsi  menuntaskan kasus yang diduga melibatkan istrinya. Apalagi Adang pernah menjabat wakil Kepala Polri. Nunun, yang telah berstatus tersangka dan diduga berada di luar negeri, telah menjadi buronan internasional. Neta mengatakan, Adang yang juga anggota Komisi III DPR, seharusnya memberi contoh bahwa setiap warga negara di Indonesia harus patuh kepada hukum.

Sikap Adang yang tak mendukung upaya pemberantasan korupsi dinilainya telah menjadi pukulan psikologis bagi keluarga besar Korps Bhayangkara. "Jika Adang tak kooperatif, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus segera melakukan penggeledahan ke rumah Adang untuk mencari petunjuk di mana sesungguhnya istrinya berada," kata Neta melalui siaran pers kepada Kompas.com, Jumat (10/6/2011).

Menurut Neta, KPK dapat merujuk yurisprudensi dalam penanganan kasus terorisme yang dilakukan Densus 88. Dalam kasus terorisme, aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, dapat melakukan penggeledahan rumah tersangka untuk mendapatkan petunjuk. Indonesia Police Watch (IPW) berpendapat, kasus korupsi dan terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Penanganannya membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Sikap Adang yang bungkam adalah ironis.

"Adang adalah anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum dan sangatlah ironis jika seorang anggota legislatif yang membidangi hukum tidak paham tentang proses hukum di negeri ini," katanya.

Dia menambahkan, jika Adang yakin bahwa istrinya tak bersalah, dirinya dapat melakukan pembelaan yang maksimal di pengadilan. Untuk menemukan Nunun, KPK telah meminta bantuan Polri untuk meneruskan ke Interpol guna menerbitkan red notice.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com