Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hendro: SMS Fitnah Bentuk Serangan Baru

Kompas.com - 31/05/2011, 18:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono menilai kiriman SMS fitnah dari seseorang yang mengaku sebagai M Nazaruddin merupakan salah satu bentuk serangan baru bagi pemerintah.

Sebelumnya, lanjut Hendro, serangan kepada pemerintah sering dilakukan berupa serangan fisik bersifat simetris dengan tindakan kekerasan, tetapi kini berubah menjadi bentuk asimetris yang abstrak.

"Sekarang telah beralih ke perang asimetris, di mana kita tidak tahu dari mana asal muasalnya, entah dari dalam atau dari luar, dan bersifat abstrak sehingga yang muncul adalah perang urat saraf atau psychological warface (psywar). Dan jelas sekali SMS itu telah menggiring opini sehingga menimbulkan suatu kebencian kepada pemerintahan saat ini," ujar Hendropriyono dalam diskusi bertajuk "Ancaman Keamanan Nasional Negara" di Hotel Millennium, Jakarta, Selasa (31/5/2011).

Karena itu, Hendro mengharapkan agar pengambil kebijakan, baik dari kalangan sipil maupun militer, perlu memahami jenis-jenis ancaman baru tersebut. Selain itu, aparat keamanan juga harus berani menerapkan metode yang paling tepat untuk menangkalnya.

"Jadi, dengan kata lain, pemahaman baru itu perlu berpijak pada model yang juga baru bagi aparat penegak hukum. Karena sekarang perang ini telah berubah ke perang abstrak, intelijen seharusnya memainkan peranan penting untuk mengatasi kasus ini," jelasnya.

Jika ingin menindaklanjuti siapa pengirim SMS tersebut, menurut Hendro, hal itu tidak harus dengan pengerahan polisi secara besar-besaran. Cukup dengan operasi intelijen berpendekatan cerdas yang dibatasi oleh undang-undang yang sudah berlaku.

"Cerdas di sini, misalnya, dengan cara kirim SMS lagi biar membingungkan. Tetapi tidak bisa hitam dan putih, karena kalau mau meng-counter sesuatu, intelijen yang cerdas itu harus kelabu. Jadi, ketika ada yang tidak benar, itu jangan langsung dibantah, sedikit dibelokkan saja, dan itu harus banyak agar memunculkan persepsi bahwa pemberitaan itu tidak jelas," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pesan singkat atas nama Nazaruddin menggunakan nomor telepon dengan kode wilayah Singapura, yaitu +6584393xxx. Orang yang mengaku Nazaruddin tersebut menyatakan akan membalas dendam dari Singapura karena merasa dikorbankan oleh Partai Demokrat.

Pesan itu juga menyebut nama para petinggi Demokrat, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Andi Nurpati.

Presiden Yudhoyono menyebut pihak yang menyebarkan SMS itu sebagai orang yang pengecut, tidak ksatria, dan tidak bertanggung jawab. Perilaku seperti itu, kata Presiden, adalah perilaku yang menghancurkan bangsa Indonesia. Polri juga telah mengambil sikap dalam kasus tersebut.

Kemarin, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Matius Salempang mengatakan, pihaknya telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus itu. Saat ini penyidik tengah mencari orang yang menerima SMS langsung dari nomor +65xxx atau nomor Singapura.

Matius menjelaskan, penyidik tidak bisa menyelidiki berdasarkan barang bukti pesan yang beredar luas di kalangan wartawan, Twitter, ataupun BlackBerry Messenger. "Kami proaktif mencari sumbernya ini dari mana," kata Matius di Mabes Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

    Nasional
    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

    Nasional
    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

    Nasional
    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

    Nasional
    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

    Nasional
    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

    Nasional
    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

    Nasional
    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

    Nasional
    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

    Nasional
    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

    Nasional
    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

    Nasional
    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

    Nasional
    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com