Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Tak Akan Imbau Nazaruddin Kembali

Kompas.com - 30/05/2011, 12:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengatakan, dirinya tak akan mengimbau mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin untuk kembali ke Indonesia. Pada Kamis (26/5/2011) lalu, Nazaruddin, yang diduga terlibat dalam kasus dugaa suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games, diinformasikan berada di Singapura sejak 23 Mei lalu. Dari keterangan yang diperoleh Marzuki, anggota Komisi VII DPR itu melakukan pengobatan.

"Tidak. Itu (imbauan kembali) bukan urusan saya sebagai ketua DPR," kata Marzuki singkat kepada para wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/5/2011).

Nazaruddin sendiri, selain tercatat sebagai anggota Komisi VII, juga menjabat Bendahara Fraksi Demokrat dan anggota Badan Anggaran DPR. Sebagai pejabat teras DPR, Marzuki juga enggan mengomentari izin yang diberikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah kepada Nazaruddin untuk berobat ke Singapura. Jafar, sebagai pihak yang mengizinkan Nazaruddin berobat, mengaku tak tahu rumah sakit yang dituju kadernya di Singapura.

"Saya tak mau berkomentar lebih jauh," katanya.

Marzuki mengatakan, aturan DPR RI terkait pemberian izin anggota ke luar negeri memang kurang konkret. "Begitu pimpinan fraksi memberikan izin, otomatis pimpinan DPR tidak bisa melakukan apa-apa," katanya.

Tepat di hari keberangkatannya ke Singapura, Nazaruddin menerima sanksi dari Dewan Kehormatan DPR berupa pencopotan dari kursi Bendahara Umum. Ia diduga melakukan pelanggaran etika partai. Hingga saat ini belum diketahui apakah Nazaruddin masih berada di Singapura atau sudah kembali. Salah satu Ketua DPP Demokrat, Kastorius Sinaga, saat dikonfirmasi Kompas.com, kemarin, juga mengaku belum mendapatkan informasi terbaru terkait keberadaan Nazaruddin. Kendati demikian, menurut Kastorius, Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau agar Nazaruddin kembali ke Tanah Air dengan sukarela. Pekan ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap wisma atlet Sea Games.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Nasional
    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Nasional
    Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

    Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

    Nasional
    Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

    Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

    Nasional
    Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

    Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

    Nasional
    Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

    Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

    BrandzView
    Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

    Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

    Nasional
    KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

    KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

    Nasional
    Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

    Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

    Nasional
    Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

    Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

    Nasional
    Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

    Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

    Nasional
    Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

    Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

    Nasional
    Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

    Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

    Nasional
    Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

    Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

    Nasional
    JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

    JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com