Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NTB Minta Tambahan Kuota

Kompas.com - 09/05/2011, 15:51 WIB

MATARAM, KOMPAS.Com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat minta kuota tambahan calon jemaah haji tahun 2011, guna memangkas antrean panjang dalam daftar tunggu. Hingga awal Mei ini daftar tunggu sduah mencapai 39.802 orang. Padahal, jatah pemberangkatan NTB setiap tahun sekitar 4.000 orang. Sisanya, merujuk daftar tunggu baru bisa diberangkatkan total tahun 2019.

"Mudah-mudahan NTB kebagian jatah yang diusulkan Pemerintah RI ke Pemerintah Arab Saudi," ujar Lalu Suhaimi Ismy, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama NTB, Selasa (9/5) di Mataram.

Pemerintah Indonesia yang mendapat jatah 210.000 calon jemaah haji, tahun ini mengusulkan tambahan sekitar 3.000 orang. Jawaban dari Pemerintah Saudi Arabia masih ditunggu realisasinya.

Musim haji tahun ini diperkirakan awal Oktober, dan NTB mendapat jatah 4.494 orang, dan sekitar 30 persen di antaranya berusia lanjut.

Menurut H Usman, Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama NTB, tahun 2010 lalu calon jemaah haji asal NTB, yang berangkat dari Bandara Selaparang Mataram dikenakan biaya transportasi di luar BPIH (Rp 31 juta-Rp 32 juta tahun lalu-red), sebesar Rp 2.350.000 per orang.

Jemaah pula yang menanggung biaya transportasi lokal, seperti dari Pulau Sumbawa ke Asrama Haji di Mataram. Biaya dan jenis transportasi ditentukan tiap pemerintah kabupaten/kota.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com