Indonesia Fasilitasi Thailand-Kamboja

BOGOR, KOMPAS.com — Perundingan "The Thailand-Cambodia Joint Commision on the Demarcation for Land Boundary" atau (JBC) dilanjutkan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/4/2011). Perundingan ini membahas soal sengketa perbatasan Thailand-Kamboja. Turut hadir pada perundingan tersebut penasihat Kementerian Luar Negeri Thailand Asda Jayanama dan Menteri Senior Kamboja Var Kim Hong.

Pertemuan yang berlangsung sejak Kamis (7/4/2011) kemarin itu difasilitasi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, kepada para wartawan, mengatakan, hasil pertemuan JBC akan disampaikan dalam waktu yang tak terlalu lama lagi.

"Insya Allah pada kesempatan siang hari nanti kami bisa menginformasikan secara lebih utuh perkembangan-perkembangannya," katanya.

Saat berita ini diturunkan, perundingan masih terus berlanjut. Marty mengatakan, kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui jalur diplomasi.

Keterlibatan Indonesia pada perundingan tersebut, kata Marty, terukur, tidak intervensi, namun juga bukan berarti tidak acuh. Pada kesempatan tersebut, Marty mengatakan, perundingan kali ini tak membahas terkait pengiriman pemantau ke wilayah sengketa. Hal ini akan dibicarakan pada pertemuan tingkat Menlu Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Marty mengatakan, pemantau bukanlah tujuan akhir, tapi hanya instrumen.

"Tujuan utamanya adalah bagaimana memastikan situasi di perbatasan tetap aman dan damai. Kenyataannya dengan atau tanpa adanya observer (pemantau), berkat ada intervensi, keterlibatan ASEAN melalui ketuanya indonesia, situasi di perbatasan Thailand-Kamboja semakin stabil," katanya.

Pada awal Februari, Thailand dan Kamboja terlibat baku tembak di kawasan perbatasan dekat dengan kuil Preah Vihear yang diputuskan oleh Mahkaman Internasional pada 1962 dimiliki Kamboja. Namun, daerah di sekitarnya masih dalam sengketa kedua negara.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya mengatakan, Pemerintah Thailand dan Kamboja telah membicarakan pos penempatan bagi para pemantau. Kamboja disebutkan menawarkan 15 lokasi, namun sebagian berada di kawasan sengketa seluas 4,6 kilometer persegi di dekat kuil Preah Vihear yang berada di jantung wilayah sengketa sehingga tidak ada penyelesaian bagi masalah tersebut.