Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Masih Pilah-pilah Harta Gayus

Kompas.com - 14/03/2011, 18:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI hingga kini belum menemukan adanya unsur suap dalam berkas perkara Gayus Tambunan terkait dengan uang Rp 74 miliar dan Rp 28 miliar milik Gayus. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen (Pol) Ito Sumardi mengatakan, pihaknya tengah berupaya menemukan unsur pencucian uang terkait kedua berkas perkara Gayus itu.

"Sekarang kan masih ada beberapa yang harus dilengkapi, jadi kita menyamakan dulu apakah yang Rp 28 miliar dengan Rp 74 miliar ini bisa masuk kategori money laundering (pencucian uang)," ungkap Ito saat berkunjung ke gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (14/3/2011).

Ito mengatakan, pihaknya tengah memilah-milah harta Gayus yang keseluruhannya mencapai Rp 100 miliar itu. Polisi meneliti mana harta yang merupakan hasil kejahatan dan mana yang merupakan milik pribadi Gayus. "Kan harus ditelusuri lagi kalau memang berasal dari gajinya dia, kan tidak bisa dikatakan itu. Kan kita tidak bisa membuat suatu kesimpulan bahwa semua yang dimiliki adalah hasil kejahatan," ujar Ito.

"Ini yang diminta jaksa supaya betul-betul dipilah mana yang dicurigai hasil kejahatanan dan mana yang diperoleh secara legal," sambung Ito.

Sebelumnya, pada 31 Januari, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara Gayus yang berkaitan dengan kepemilikan uang Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar. Berkas tersebut sudah tiga kali dikembalikan karena dinilai belum lengkap. Saat ini, bekas masih P19. Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, pihaknya menginginkan Polri menemukan unsur suap terkait berkas tersebut. Terkait kepemilikan uang Rp 28 miliar, Polri menjerat Gayus dengan pasal gratifikasi dan pencucian uang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com