Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin: Presiden Egois

Kompas.com - 08/03/2011, 19:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku tak tertarik mengomentari isu koalisi dan wacana perombakan kabinet (reshuffle) pascapembahasan usulan hak angket perpajakan di DPR RI. Menurutnya, fenomena ini hanya manifestasi dari egoisme politik yang ingin mempertahankan kekuasaan daripada memikirkan kepentingan rakyat.

"Saya tidak tertarik mengomentari isu reshuffle dan koalisi karena bagi saya itu manifestasi dari egoisme politik yang ingin berkuasa dan mempertahankan kekuasaan sehingga cenderung berbagi kekuasaan pada mereka-mereka saja sementara permasalahan bangsa korupsi, kemiskinan, pengangguran tidak segera diselesaikan," tegasnya usai bertemu pimpinan DPD RI, Selasa (8/3/2011).

Menurut Din, hitung-hitungan koalisi yang tercermin dalam waktu lama yang dihabiskan Presiden SBY untuk berpikir hanya menunjukkan proses bagi-bagi kue daripada menuntaskan persoalan rakyat yang lebih pelik. Din mengaku miris ketika melihat Presiden yang justru memiliki hak prerogatif justru lama berpikir dan bertindak terkait koalisi dengan pertimbangan hitung-hitungan kekuatan yang pas agar kekuatan politiknya tidak goyah. "Ini kan pikiran egoistik," tegasnya kembali.

Bagi Din, Presiden SBY tak sedikitpun memiliki ciri kepemimpinan yang reformatif. Menurutnya, kepemimpinan yang reformatif seharusnya visioner dan akomodatif karena dapat merangkul semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Din menegaskan jika Presiden SBY memang berniat untuk melakukan perombakan kabinet serta memecat sejumlah partai lantas memasukkan partai lainnya ke dalam kabinet dan koalisinya seharusnya dilakukan dengan segera. Tidak menunda-nunda sehingga menghabiskan banyak energi.

"Saya ketawa saja setelah pidato SBY yang mengisyaratkan akan mengkoreksi partai-partai koalisi bermasalah. Itu gertakan politik tapi ternyata tidak menjalankannya, ada rasa ketakutan seolah-olah Golkar dan PKS akan dikeluarkan tapi setelah dibalas kedua partai itu tidak berani juga. Nah, ini kita tunggu, apakah keduanya akan ditendang atau salah satunya. Ini bukan sebuah pemimpin yang berkenegarawanan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com