Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipo Alam Dianggap Bukan Aktivis 77/78

Kompas.com - 28/02/2011, 02:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua pucuk pimpinan aktivis era 1977/78, M Hatta Taliwang dan Umar Marasabessy, menegaskan, Sekretaris Kabinet Dipo Alam tidak pernah tergabung dalam aktivitas mereka sebagaimana disebut sejumlah kalangan.

"Mengingat banyak media menyebut dan mengait-ngaitkan Dipo Alam dengan komunitas kami, maka dengan ini kami tegaskan bahwa dia bukan Aktivis 77/78," kata Hatta yang dibenarkan Umar, di Jakarta, Minggu (27/2/2011) malam.

Seperti diberitakan, Dipo Alam memicu polemik karena gertakannya untuk memboikot media massa, terutama TV One, Media Indonesia dan Metro TV yang dinilainya kerap menjelek-jelekkan bosnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Karena itu, Hatta dan Umar pun mengecam sikap Dipo Alam yang dinilai kurang bijaksana menghadapi media massa.

Menurut Hatta Taliwang, Dipo Alam tidak punya kaitan langsung dengan Gerakan Mahasiswa 77/78. Saat gejolak politik di akhir 1977 hingga awal 1978, dia sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia.

"Ketika itu, Dipo Alam telah digantikan oleh Lukman Hakim (kini Ketua LIPI). Sejak itu, gaungnya tak kedengaran di dunia kemahasiswaan," katanya.

Dikatakan, mereka memiliki data otentik. Dipo Alam memang pernah jadi aktivis mahasiswa, tetapi terakhir hanya dikenal sebagai Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas Indonesia tahun 1976.

"Dia memang sempat ditahan sekitar satu hingga dua bulan di ’Kampus Kuning’ (Markas Batalion 202 Tajimalela di Bekasi) yang dijadikan tempat penahanan para aktivis Dema dari berbagai kampus di Jakarta," ungkapnya.

Penahanan Dipo Alam ketika itu, menurutnya, karena pernah bersama-sama dengan Bambang Sulistomo mengusung Ali Sadikin sebagai calon presiden alternatif.  "Jadi, sekali lagi, Dipo Alam tidak punya kaitan langsung dengan Gerakan Mahasiswa 77/78. Ada bukti lain  yang bisa menjelaskan soal itu," katanya didampingi A Rachim, salah satu aktivis komunitas tersebut.

Bambang Sulistomo yang dimaksud adalah putra Soetomo atau Bung Tomo dari Surabaya yang penobatannya sebagai Pahlawan Nasional baru dilakukan tahun lalu.

Hatta Taliwang dan Umar Marasabessy menambahkan, pihaknya punya informasi sangat akurat bahwa Dipo Alam tidak pernah diadili atau menjadi saksi di pengadilan ketika teman-temannya diadili di sejumlah kota, mulai Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

    Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

    Nasional
    Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

    Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

    Nasional
    Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

    Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

    Nasional
    Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

    Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

    Nasional
    Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

    Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

    Nasional
    Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

    Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

    Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

    Nasional
    Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

    Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

    Nasional
    KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

    KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

    Nasional
    DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

    DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

    Nasional
    Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

    Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

    Nasional
    Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

    Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

    Nasional
    KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

    KPK Nyatakan Hakim Agung Gazalba Bisa Disebut Terdakwa atau Tersangka

    Nasional
    Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

    Gelar Rapat Persiapan Terakhir, Timwas Haji DPR RI Pastikan Program Pengawasan Berjalan Lancar

    Nasional
    Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

    Kemenhan Tukar Data Intelijen dengan Negara-negara ASEAN untuk Tanggulangi Terorisme

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com