Sultan Tahan Berkomentar soal RUUK DIY

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X masih enggan berkomentar mengenai sikapnya terhadap draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang diajukan pemerintah. Sultan enggan jika pernyataan sikapnya menjadi isu baru.

"Tapi, saya nanti jawabnya di DPR. Biar itu saja di DPR, kalau jadi isu, biar itu di DPR," katanya setelah menghadiri seminar simposium Nasional Demokrat di Jakarta Convention Center, Minggu (30/1/2011).

Dikatakan Sultan, dia siap memenuhi panggilan DPR. Pertemuan dengan Komisi II DPR, menurut Sultan, akan berlangsung sekitar tanggal 17-19 Februari. "Antara 17-19, saya belum tahu," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR telah menggelar rapat pembahasan RUUK DIY bersama dengan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Inti dari draf RUUK DIY adalah pemerintah mengajukan agar pemilihan gubernur DIY dilakukan melalui DPRD, bukan melalui penetapan langsung.

Sementara posisi Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX tetap seperti yang disampaikan pemerintah sebelumnya, yakni sebagai gubernur utama dan wakil gubernur utama yang menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, penjaga budaya, serta simbol pemersatu masyarakat Yogya. Namun, seperti diberitakan sebelumnya, draf RUUK DIY seperti yang diajukan pemerintah tersebut mendapat protes keras dari masyarakat Yogyakarta.