Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Titik Tak Bawa HKTI ke Politik

Kompas.com - 13/07/2010, 19:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ade Komaruddin menegaskan, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Titiek Soeharto tidak akan memanfaatkan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sebagai kendaraan politiknya, meraih kekuasaan. 

"Saya meyakini Titiek Soeharto tidak akan memanfaatkan HKTI sebagai kendaraan politik untuk mencalonkan diri pada pemilihan Presiden 2014," kata Ade Komaruddin, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/7/2010). 

Ia menjelaskan, tidak ada yang mengarahkan Titiek Soeharto mencalonkan diri sebagai Ketua Umum HKTI untuk kepentingan menuju pemilihan Presiden 2014. Menurut Ade, Partai Golkar mendukung putri mantan Presiden Soeharto itu maju sebagai calon Ketua Umum HKTI guna meminimalisir organisasi profesional petani dan masyarakat pertanian tersebut sebagai komoditas politik dan kekuasaan.

Ade juga menegaskan, Titiek siap bertarung dengan seluruh calon lainnya, termasuk calon "incumbent" Prabowo Subianto yang juga mantan suaminya untuk  menduduki kursi Ketua Umum HKTI pada musyawarah nasional ke-7 HKTI di Bali, 13-15 Juli 2010.

Menurut Ade, Titiek Soeharto memiliki kompetensi untuk memimpin HKTI lima tahun ke depan. Meskipun Titiek tidak pernah menjadi petani di sawah, tapi seluruh anggota keluarga Cendana termasuk Titiek Soeharto menjiwai dan memahami kehidupan petani.

"Pada pemerintahan Presiden Soeharto, petani banyak mengalami kemajuan, bahkan sampai mencapai swasembada beras," katanya. 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menambahkan, Titiek Soehato maju sebagai calon Ketua Umum HKTI sejalan dengan program Partai Golkar di bidang pertanian.

Menurut dia, Partai Golkar tidak memberikan dukungan terbuka kepada Titiek Soehato, karena Partai Golkar tidak ingin mengambil kepentingan politik di HKTI. Namun, jika Titiek Soeharto dipercaya sebagai Ketua Umum HKTI dan perolehan suara Partai Golkar jadi meningkat karena dukungan anggota HKTI, itu adalah pilihan dari anggota HKTI.

Idrus juga meyakini, meskipun Titiek Soeharto menduduki jabatan sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Golkar tapi pemilik nama lengkap Siti Hediati Haryadi ini akan bersikap profesional untuk kemajuan HKTI, bukan akan memanfaatkannya untuk kepentingan Partai Golkar.

"Partai Golkar memberikan kekebasan kepada seluruh kadernya untuk berkiprah di mana saja sesuai potensi dan kompetensi, termasuk di HKTI," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Nasional
    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Nasional
    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    Nasional
    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

    Nasional
    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Nasional
    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Nasional
    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    Nasional
    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

    Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com