Dana Aspirasi Hanya untuk Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Anggaran Indonesia Budget Centre (IBC), Roy Salam, mengatakan, usulan dana aspirasi yang kali ini digulirkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Agenda Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D) hanya merupakan trik Dewan untuk pencitraan.

Dalih pemerataan pembangunan, dinilainya, tidak akan efektif dengan pengucuran dana yang diusulkan DPD sebesar Rp 1 miliar per desa. Jika disetujui, program ini akan menyerap APBN hingga Rp 70 triliun untuk sekitar 70.000 desa.

"Saya membaca, jangan-jangan DPD diperalat oleh DPR yang punya usul duluan. Atau memang ada imbal balik politik. Kami belum lihat apakah imbal balik politik itu ada, tapi lebih dominan bagaimana berkongsi untuk mendapat dana APBN yang dimanfaatkan untuk mendorong citra mereka di daerah pemilihan," kata Roy kepada Kompas.com, Rabu (30/6/2010).

Alasan pembangunan yang dijadikan dasar oleh DPD dipandang tidak tepat. Sejatinya, DPD fokus pada upaya bagaimana mendorong otonomi daerah dan mendorong revisi perimbangan keuangan daerah dan pusat.

"Bagaimana agar postur keuangan daerah pusat dan daerah itu berimbang. Tidak sekadar pencitraan politik," ujarnya.

Roy juga memberikan catatan, dalam alur pengelolaan keuangan negara, desa tidak punya hak pengelolaan keuangan. Jika dipaksakan, hal itu bisa diakomodasi melalui RUU Desa yang saat ini tengah dibahas di DPR.

"Intinya saya melihat ini bagian dari konspirasi politik. Dari sisi akuntabilitas sangat meragukan. Dari sisi tata keuangan negara akan melanggar pengelolaan keuangan negara dan tidak mendidik rakyat. Mending DPD fokus mengevaluasi implementasi otonomi daerah," kata Roy.