Besok, 20.000 Orang Akan Turun ke Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal adanya bentrok massa saat peringatan Hari Antikorupsi Dunia, Rabu (9/12/09) besok, boleh saja menyebabkan dibatalkannya rencana peringatan yang digagas KPK, kejaksaan, kepolisian, dan sejumlah BUMN. Namun, hal itu tidak berlaku bagi kalangan LSM penggiat antikorupsi.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK) yang terdiri dari sejumlah tokoh LSM menyatakan siap menggalang aksi massa memperingati puncak Hari Anti Korupsi Sedunia. Rencananya akan ada 20.000 orang yang siap melakukan aksi. 

"Yang terlibat pemuda Muhammadiyah, masyarakat sipil, LSM Kontras sampai UPC dan berbagai orang yang sengaja dilibatkan dalam Hari Antikorupsi Sedunia. Sampai kemarin diperkirakan 20.000," kata Usman Hamid, salah satu koordinator kolektif KOMPAK.

Usman mengatakan, sebenarnya pihaknya ingin membuat aksi massa yang lebih besar. Namun, karena adanya pernyataan kekhawatiran Presiden yang disampaikan berulang-ulang, diakui sempat membuat aksi kendor.

Sebagai antisipasi, pihaknya telah meminta semua pimpinan dan ormas untuk memastikan seluruh peserta aksi tidak membawa senjata tajam dan melakukan aksi kekerasan. Kalau situasi memburuk bisa dilakukan penarikan massa.

Untuk izin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat sejak minggu lalu, baik dengan Mabes Polri, khususnya Biro Keamanan Polri maupun Polda.

"Kita minta jangan ada pengerahan massa tandingan atau kalaupun ada yang tidak bisa dicegah kita berharap kepolisian bisa memisahkan kelompok-kelompok massa, antara massa tandingan dengan massa yang memperingati hari antikorupsi," imbuhnya.

Disebutkan Usman, tudingan Presiden karena mendapat informasi adanya rapat yang digelar sejumlah tokoh untuk menggulingkan Presiden. Padahal, itu tidak benar.
 
"Saya juga terima selebaran atau notulensi rapat yang jadi rujukan Presiden tentang adanya upaya menggulingkan Presiden. Saya lihat itu tidak benar. Tokoh-tokoh politik yang diisukan ikut, juga membantah," katanya.

Beberapa tokoh yang dituduh ikut mulai dari Buya Syafii Maarif, Yudi Latif, dan Fadjroel Rahman, menurutnya, tidak mungkin menggulingkan Presiden. Mereka bertemu hanya sebagai strategi mendorong pemberantasan korupsi jangka pendek, memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, mengaktifkan Bibit dan Chandra, serta memberantas mafia hukum dalam lembaga penegak hukum.

Jadi, menurutnya, apa yang menjadi rujukan Presiden tidak akurat. Kendati begitu, disebutkan memang ada keanehan dalam notulensi rapat di Hotel Darmawangsa yang beredar karena ada tulisan "secret" atau "rahasia".