Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reaksi SBY "Iklan Gratis" Gerakan 9 Desember

Kompas.com - 06/12/2009, 18:36 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menilai reaksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang kemungkinan "martil" dalam aksi peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009 merupakan "iklan gratis."
     
"Reaksi Presiden itu menjadi iklan gratis bagi kami, karena tidak benar bila kami ditunggangi, sebab kami hanya gerakan moral yang fokus kepada pemberantasan korupsi," kata penggagas Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Dr. Yudi Latief, MA. di Surabaya, Minggu (6/12).
     
Di sela-sela diskusi "Seabad Muhammadiyah" di gedung PW Muhammadiyah Jawa Timur, aktivis Pemuda Muhammadiyah itu mengingatkan aksi "Indonesia Bersih" tak perlu disikapi secara reaktif.
     
"Kami tidak mempersoalkan aliran dana Bank Century itu kemana saja, tapi kami ingin mengingatkan kasus Bank Century harus didorong untuk menjadi terang benderang, sebab kasus itu menjadi pertaruhan bagi masa depan Indonesia," katanya.
     
Menurut dia, bila kasus Bank Century tidak terungkap seterang mungkin, maka masa depan Indonesia akan suram, sebab korupsi akan tetap ada.
     
"Kita harus ingat bagaimana kasus BLBI menggerogoti uang negara, karena itu kita tidak ingin kasus Bank Century juga demikian. Artinya, negara dirugikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Kami ingin siapapun yang terbukti bersalah harus dihukum, jangan mengulangi kasus BLBI," katanya.
     
Oleh karena itu, kata aktivis Kompak (Koalisi Masyarakat Pro Antikorupsi) itu, kasus Bank Century jangan dianggap sepele, apalagi ada indikasi "kompensasi politis" dengan tampilnya Idrus Marham sebagai pemimpin Pansus Angket Century.
     
"Yang jelas, kami akan mengawal kasus itu, karena itu kami siap turun ke jalan pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009 dengan 10.000-an orang dari aktivis 1998, NU, Muhammadiyah, kelompok Cipayung, dan elemen lainnya," katanya.
     
Aktivis "Paramadina Indonesia Reform" itu menambahkan, tokoh yang diundang dalam aksi itu antara lain Prof Din Syamsudin (PP Muhammadiyah) dan KH Hasyim Muzadi (PBNU), namun pihaknya tidak mengundang tokoh politik seperti Megawati atau Jusuf Kalla.
     
Sebelumnya,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta (6/12) mengimbau aparat keamanan untuk menghindari benturan dalam peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009, agar tidak ada "martil" yang dikorbankan untuk menggoyang pemerintahan.
     
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat di depan kader Partai Demokrat pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-3 Partai Demokrat di Jakarta (6/12).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com