Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Utamakan Profesional Jadi Wakil Menteri

Kompas.com - 25/10/2009, 23:42 WIB

HUA HIN, KOMPAS.com-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan untuk pengangkatan calon wakil menteri, dirinya akan mengutamakan calon-calon dengan latar belakang seorang murni profesional.
 
Namun, satu dua di antaranya akan berasal dari seorang profesional yang berasal dari partai politik atau bukan politisi murni. Mereka akan menempati setidaknya enam pos menteri yang dinilai penting, prioritas dan benar-benar padat pekerjaan.

Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono, menjawab pers, saat memberikan keterangan di akhir pertemuan KTT ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand, Minggu (25/10) malam.

Dalam keterangan pers tersebut, Presiden Yudhoyono didampingi sejumlah menteri yang menyertai kunjungannya, yakni Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag Mari Elka Pangestu,  dan Menbudpar Jero Wacik.

Hadir pula Duta Besar Thailand M Hatta dan sejumlah Gubernur di kawasan Indonesia Timur yang ikut dalam pertemuan empat negara se-kawasan.  "Saya utamakan profesional yang bukan nonparpol. Sebab, mereka adalah bagian mesin yang akan bergerak penuh, tanpa terganggu dari sana sini," katanya.

Dikatakan Presiden, "Mungkin satu dua berasal dari parpol. Akan tetapi, bukan politisi murni sehingga dia akan bekerja secara profesional."
 
Menurut Presiden, para calon menteri profesional dan bukan politisi murni itu akan menempati setidaknya enam pos menteri yang selama ini dinilai penting, prioritas dan padat  dalam jadwal maupun kegiatan.

"Pertama adalah sektor pertanian (Departemen Pertanian) yang menjalankan gelombang dua, untuk memastikan sejumlah komoditas kita yang strategis harus mampu swasembada," kata Presiden.

Yang kedua, tambah Presiden Yudhoyono adalah sektor industri (Departemen Perindustrian). "Ini juga penting dan prioritas karena harus melakukan revitalisasi gelombang pertama seperti revitalisasi pabrik pupuk, pabrik gula, tekstil dan manufaktur lainnya, serta relokasi," paparnya.

Ibarat mesin

Dikatakan, sektor ketiga dan kempat adalah pendidikan (Departemen Pendidikan) dan kesehatan. "Ini juga sangat penting. Reformasi kesehatan (Departemen Kesehatan) ditujukan untuk kesehatan masyarakat sehingga harus ada cetak biru dan lainnya," lanjut Presiden.

"Departemen Luar Negeri juga sangat padat karena banyak tugas di luar negeri," katanya.

Presiden menyatakan, demikian pula dengan Departemen Keuangan. "Waktunya banyak di DPR sehingga perlu dibantu. Oleh karena itu, ibarat mesin, mesin itu akan terus bekerja dan tidak akan berhenti selama lima  tahun mendatang," jelas Presiden.  

Tentang kapan pengumuman akan dilakukan, Presiden Yudhoyono menegaskan tunggu tanggal mainnya. "Sekarang masih terus dimatangkan dan digodok," demikian Presiden Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com