Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Enaknya Jadi Wapres, 5 Tahun Tidak Macet

Kompas.com - 17/10/2009, 09:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Wakil Presiden M Jusuf Kalla, menjadi pejabat tinggi negara ada suka-dukanya.
    
Sukanya menjadi Wapres, selama lima tahun tidak pernah merasakan macet. Mau ke kantor, tak macet. Mau bermain golf, lancar saja. Bepergian ke mana saja selalu lancar.
   
"Makanya saya mau tulis buku, 'lima tahun tanpa macet'," kata Wapres M Jusuf Kalla saat "berpamitan" dengan para perangkat (pengawal), Sabtu (17/10) di kediaman Jalan Diponegoro, Jakarta.
   
Menurut Kalla, kehidupan tanpa macet tersebut meninggalkan kesan tersendiri. Namun dukanya, sebagai pejabat negara yang selalu dikelilingi pengawal, rasanya seperti terkungkung.
   
"Keluarga saya di rumah ini (rumah dinas Jl Diponegoro) ada 50 orang. Padahal keluarga saya intinya hanya enam orang. Tetapi pengawal sekitar 45 orang," kata Wapres.
   
Dengan santai, Wapres menjelaskan bahwa di sekitar rumah dinas ada pos-pos yang selalu dijaga. Bahkan, kamar tidur di lantai dua, meski ada jendelanya, tetapi tidak boleh dibuka demi keamanan. Karena itulah terkadang merasa terkungkung.
       
"Bayangkan, saya mau ketemu cucu saja harus diantar 12 motor dengan puluhan orang," katanya. Namun, semua itu dinikmatinya sebagai konsekuensi dari amanah jabatan yang sedang diembannya.
    
"Sampai-sampai bibi saya pernah tersinggung karena ketika saya mau datang ke rumahnya, dapurnya pun diperiksa. Tapi itu biasalah," katanya sambil tertawa. Namun, tambah Wapres, semua itu harus dinikmatinya.
   
"Yang penting, lima tahun tanpa macet," katanya sambil tertawa.
    
Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden terpilih akan mengucapkan sumpah jabatan pada acara pelantikan tanggal 20 Oktober 2009 di kompleks MPR di Senayan, Jakarta. Dengan demikian, pada tanggal itu pula Jusuf Kalla akan melepaskan jabatannya secara resmi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com