Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Tengah Rekapitulasi, Masalah DPT Kembali Dipersoalkan

Kompas.com - 22/07/2009, 13:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Masalah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu presiden kembali dipertanyakan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kali ini, dalam rekapitulasi nasional yang digelar Komisi Pemilihan Umum, Rabu (22/7), saksi dari kubu pasangan JK-Wiranto, Chairuman Harahap, mempertanyakan DPT yang dipakai dalam pilpres di Provinsi Riau yang berbeda antara data yang dipegang tim JK-Wiranto dan data yang digunakan Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Chairuman, pihaknya memegang softcopy yang berisi DPT Provinsi Riau sejumlah 2.577.932. Namun, saat dibacakan di hadapan publik, Provinsi Riau menggunakan DPT sebanyak 2.414.969. "Tim JK keberatan, tidak tahu ada perubahan itu. Soal adanya perubahan, bagaimana perubahan bisa dilakukan dalam tempo sekian," kata Chairuman di sela rapat pleno rekapitulasi nasional.

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menjelaskan, KPU sudah menetapkan DPT pada 31 Mei 2009. Namun, karena adanya rekomedasi Bawaslu dan Panwas, KPU kembali melakukan perbaikan pada 8 Juni 2009 dan 6 Juli 2009. "Kami melakukan perbaikan DPT dan perubahan dalam SK KPU 356/6 Juli/2009. Yang terakhir itu yang dipakai daerah," tutur Hafiz.

Mendengar hal itu, Chairuman kaget. Pasalnya, pada 7 Juli 2009 pihaknya dan kubu Mega-Prabowo meminta salinan DPT. "Sementara itu, tanggal 7 Juli, kami datang kemari minta DPT yang jelas yang mana. Softcopy yang kami punya diberikan KPU saat itu," ujarnya.

Hafiz kembali berkilah bahwa saat dua kubu pasangan calon menyambangi KPU, pihaknya masih belum membereskan data DPT terakhir. "SK DPT itu kami tanda tangani pada 6 Juli malam. Memang SK sudah dikeluarkan, tapi datanya belum rapi. Jadi, data yang diserahkan (kepada tim JK-Wiranto dan tim Mega-Prabowo) itu data tanggal 31 Mei," tuturnya.

Perolehan suara di Riau dimenangi oleh pasangan SBY-Boediono sebanyak 1.502.684 suara, pasangan Mega-Prabowo sebanyak 555.564, dan pasangan JK-Wiranto meraih 287.067 suara. Adapun suara sah tercatat sebanyak 2.345.315 dan suara tidak sah sebanyak 96.241 suara. Kendati menuai interupsi, akhirnya hasil rekap Provinsi Riau diterima dengan catatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com