KSAD: Jangan Pakai Atribut Militer dalam Kampanye

JAKARTA, RABU — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agustadi Sasongko menegaskan, pihaknya tidak ingin melihat ada fasilitas atau atribut TNI, terutama milik TNI Angkatan Darat, dipakai tidak semestinya oleh orang yang tidak berhak atau bahkan sekadar ditiru, seperti selama ini dilakukan sejumlah satuan tugas bentukan partai politik.

Hal itu, menurut Agustadi, Rabu (11/2), dilakukan untuk terus menjaga netralitas TNI, terutama sepanjang masa Pemilu 2009. Sejumlah upaya menurutnya juga telah dilakukan, seperti menggelar kerja sama dengan Kejaksaan Agung.

”Bersama Kejagung kami sudah berkomitmen menertibkan semua atribut berbau militer yang dipakai oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Kami juga sudah menyurati Komisi Pemilihan Umum untuk memberitahu partai-partai politik agar tidak menggunakan berbagai bentuk atribut militer,” ujar Agustadi.

Akan tetapi, Agustadi mengaku belum tahu apakah surat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Secara berkala pihak TNI AD, tambahnya, akan menggelar razia rutin di jalan-jalan. Dia minta langkah itu didukung DPR. Agustadi menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I.

Dalam kesempatan itu KSAD juga menegaskan, pihaknya telah mengajukan protes keras terhadap salah seorang calon anggota legislatif sebuah partai politik asal Papua Barat, yang dinilai mencoba menyalahgunakan atau memanfaatkan prajurit TNI sebagai sarana kampanye pemilunya.

Calon legislatif yang juga artis nasional tersebut mencetak foto dirinya bersama seorang personel TNI dalam kalender tahun 2009, yang kemudian dibagi-bagikan sebagai sarana kampanye. Pihak Komando Daerah Militer VIII/Trikora kemudian melayangkan surat protes kepada Panitia Pengawas Pemilu setempat dan caleg yang bersangkutan.

Masalah dianggap selesai setelah yang bersangkutan menghentikan peredaran kalender tersebut dan kemudian menyurati pejabat Pangdam VIII Trikora sebagai bentuk permintaan maaf terbuka. Hal itu dilakukan sekadar bentuk kekaguman sang caleg kepada TNI dan tidak ada maksud lain.

Lebih lanjut dalam kesimpulan rapat dengar pendapat itu Komisi I melalui ketuanya, Theo L Sambuaga dari Fraksi Partai Golkar, menyampaikan apresiasinya. Untuk menghindari hal negatif macam penyalahgunaan atribut militer itu, Komisi I, menurut Theo, meminta pihak TNI AD bisa aktif ikut menertibkan.