Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polly Sering Telepon dengan Private Number Deputi V BIN

Kompas.com - 23/09/2008, 15:05 WIB

Laporan Wartawan Kompas.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, SELASA — Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid, mengatakan, berdasarkan hasil investigasi TPF, terpidana kasus Munir Pollycarpus Budihari Priyanto sering melakukan hubungan telepon dengan sebuah nomor privat yang ada di Deputi V BIN.

Hal tersebut diungkapkan Usman saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Munir di PN Jakarta Selatan, Senin (23/9), dengan terdakwa mantan Deputi V BIN Muchdi Pr.

Berdasarkan keterangan ahli dari PT Telkom, nomor telepon di BIN memakai sistem direct inward dialing. Artinya, tidak ada orang yang bisa menghubungi nomor-nomor tersebut kecuali diberitahu oleh orang dalam BIN.

Sementara itu, berdasarkan rekaman hubungan telepon menunjukkan bahwa Polly sering menghubungi nomor yang ada di kantor Deputi V itu. "Jadi, kalau seseorang dihubungi, nomor telepon yang menghubungi tidak muncul. Dan tidak bisa ditelepon karena nomornya tidak diketahui, kecuali diberitahu oleh orang dalam BIN," kata Usman dalam kesaksiannya.

Keterangan dan penjelasan tersebut didapatkan TPF dari tim ahli yang ditunjuk PT Telkom Bandung dan Jakarta untuk mengidentifikasi nomor telepon di BIN. Berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa nomor telepon yang kerap dihubungi dan menghubungi Polly merupakan nomor telepon yang ada di Deputi V BIN.

Selain kontak dengan nomor telepon BIN, tercatat pula percakapan telepon antara nomor handphone Polly dan Muchdi. Percakapan tersebut berlangsung pada bulan Agustus hingga November 2004.

Atas kesaksian ini, Muchdi menyatakan keberatan. Nomor telepon yang disebut Usman, menurut Muchdi, berdasarkan catatan PT Telkom adalah nomor telepon PT Barito Pasifik.

Selain itu, Muchdi juga berkeberatan dengan pengakuan Usman yang menyatakan pernah menghubungi handphone pribadinya. "Saya tidak pernah merasa dihubungi saksi Usman Hamid lewat handphone saya," kata Muchdi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com