Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan Tolak Bertanggung Jawab soal Supertoy

Kompas.com - 08/09/2008, 14:57 WIB

JAKARTA, SENIN  - Malang nian nasib petani Grabag, Purworjo. Pasalnya, selepas gagal panen lantaran menggunakan benih Super Toy HL-2 yang dikembangkan PT Sarana Harapan Indopangan, pemerintah yang lalai dalam pengawasan benih padi ke para petani justru melepas tangan. Menteri Pertanian Anton Apriantono kepada wartawan menolak memberi bantuan kepada petani yang merugi akibat penggunaan benih Super Toy HL-2.

"Ya sama perusahaannya dulu. Swasta yang salah masa kita yang menanggung," kata Anton Apriantono sebelum mengikuti rapat terbatas pupuk dan benih di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/9).

Meski memastikan tidak akan memberikan bantuan, Mentan mengaku, anak buahnya yang terhimpun pada Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) telah lalai dalam pengawasan uji coba Supertoy. "Dalam satu tempat itu nggak boleh lebih dari 10 ha. Tapi memang terlalu luas yang di Purworejo. Itu kasus. Ya tentu ini akan kita tegur," tandasnya.

Mentan menambahkan, ketentuan uji coba benih padi sebenarnya telah diatur pemerintah. Selain menggunakan lahan terbatas, uji coba benih juga tidak bisa dikomersialkan dan harus kejelasan perjanjian dengan petani. "Semua varietas harus begitu," paparnya seraya mengatakan, SHI mesti mengganti kerugian yang ditanggung petani Supertoy. "Mereka harus mengganti sesuai perjanjian dengan petani," jelasnya.

Untuk diketahui, tanpa diketahui riwayat penelitian, dan memiliki sertifikasi, Presiden Yudhoyono bersama sejumlah menteri pada April lalu melakukan panen raya padi Supertoy HL-2. Namun panen raya ini bertolak belakang pada empat bulan selanjutnya.

Padi Supertoy yang digadang-gadang akan bisa dipanen kembali justru tak menampakkan hasil. Butir-butir padi Supertoy tak berisi alias kosong. Sontak petani pun meradang. Padi-padi ini dibakar petani. Padahal dari catatan SHI, uji coba SHI ditanam di areal 96,22 hektar. (Persda Network/Ade Mayasanto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com