Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkum dan HAM Sidak ke Lapas Makassar

Kompas.com - 10/01/2008, 17:24 WIB

MAKASSAR, KAMIS - Menteri Hukum dan HAM, Andi Matalatta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sari Makassar, Kamis (10/1), terkait kaburnya Wirahadi alias Hadi (25), terpidana kasus bom Makassar tahun 2002 dan Marcus Valy (20), terpidana kasus pembunuhan di Ambon.

Dalam sidak yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Mattalatta meninjau pos penjagaan Lapas, lokasi kaburnya Wirahadi yang dipidana 19 tahun dan Marcus yang divonis hukuman penjara 15 tahun. Mattalatta mengaku heran mengapa kedua narapidana ini berhasil kabur. Pasalnya,  ketinggian tembok Lapas sudah memenuhi standar dan dilengkapi dengan kawat berduri. Apalagi, lokasi kaburnya kedua narapidana tersebut tidak jauh dengan pos penjagaan yang saat itu dalam keadaan kosong. Menteri mengatakan bahwa kaburnya kedua narapidana itu akibat kelalaian sejumlah penjaga Lapas.

Kaburnya narapidana dari Lapas Gunung Sari ini merupakan yang kedua kalinya setelah Jasmin, pelaku bom  Sappodo di Palopo tahun 2004 yang melarikan pada September 2007 yang juga menghuni blok tahanan yang sama dengan Hadi dan Marcus. Mattalata memerintahkan agar pengamanan di Lapas itu diperketat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Sementara itu, ke-13 petugas Lapas (sipir) yang sedang melakukan penjagaan ketika kedua terpidana itu melarikan diri pada Minggu (6/1) telah dinonaktifkan. Sanksi tersebut dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Sumarni Alam setelah timnya melakukan investigasi. Tim investigasi itu dipimpin Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Depkum HAM, Sutrimansyah Ridwan.

Kepala Seksi (Kasi) Pelaporan Keamanan dan Ketertiban Lapas, Rasbil mengatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah perubahan terkait kaburnya narapidana yang sudah terjadi dua kali itu antara lain  terkait dengan jadwal besuk tahanan. "Sekarang kita membatasi pembesuk. Rolling petugas Lapas juga dilakukan secara berkala," katanya.

Rasbil menambahkan, pihaknya juga terus mengintesifkan pencarian para narapidana yang melarikan diri itu yakni berkoordinasi dengan aparat terkait seperti Polri dan TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com