Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Ingin Gandeng PDI-P pada Pilkada Jatim, Mungkinkah Koalisi "Abang-Ijo" Bakal Terjadi?

Kompas.com - 12/06/2024, 05:38 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sinyal ingin menggandeng PDI Perjuangan (PDI-P) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024.

Keinginan PKB agar dapat bermitra dengan PDI-P mencuat setelah enam partai politik (parpol) resmi mengusung pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Calon pasangan yang akan menjadi lawan PKB.

Wakil Sekretaris Jendral PKB Syaiful Huda mengatakan, kepemimpinan Jawa Timur saat ini memerlukan sosok alternatif di luar Khofifah-Emil Dardak.

Namun demikian, keperluan untuk memunculkan sosok alternatif tersebut tetap membutuhkan kerja sama politik dengan parpol lain, di luar enam parpol pengusung Khofifah-Emil Dardak.

Parpol yang dimaksud ialah PDI-P, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Maka itulah lalu dibutuhkan sosok baru, alternatif, yang saya kira bisa dibangun melalui koalisi PKB-PDI-P, kebetulan ada empat partai yang belum menentukan sikap, ada PDI-P, ada PKS, PPP (dan PKB)," ujar Huda dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: Alasan PKB Tak Usung Khofifah pada Pilkada Jatim, Kurang Berprestasi dan Perlu Sosok Alternatif

Dalam Pilkada Jawa Timur 2024, PKB dipastikan akan berseberangan dengan Khofifah.

PKB bahkan blak-blakan mengritik kinerja Khofifah selama lima tahun memimpin Jawa Timur. Kinerja mantan Menteri Sosial (Mensos) itu dianggap kurang berprestasi.

Huda menilai rekam jejak Khofifah tidak lebih bagus dari kinerja gubernur sebelumnya, Soekarwo atau Pakdhe Karwo.

Kinerja Khofifah yang masih dianggap minor, misalnya, kenaikkan Indeks Pembangunan Mansusia (IPM) masyarakat Jawa Timur yang relatif kecil. Khofifah juga dinilai kurang berhasil mengentaskan angka kemiskinan.

"Dan, terobosan program yang dilakukan Khofifah tidak terlalu baik dalam konteks untuk meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kepentingan masyarakat di Jawa Timur," tegas Huda.

Dengan demikian, Huda mengatakan, prestasi Khofifah selama memimpin Jawa Timur dalam lima tahun belakangan ini kurang bagus.

Oleh sebab itu, PKB memerlukan alternatif lain untuk memunculkan kandidat yang dapat bersaing melawan Khofifah selaku petahana.

"Jadi lima tahun ini prestasi Mba Khofifah sebagai provinsi yang sebenarnya punya jumlah penduduk terbesar setelah Jawa Barat, tidak bagus-bagus amat, maka itulah lalu dibutuhkan sosok baru, alternatif," tegas Huda.

Baca juga: Golkar Bela Khofifah Usai Dikritik PKB Kurang Berprestasi Pimpin Jawa Timur

PKB belakangan ini telah melempar sinyal akan mengusung mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar.

Halaman:


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com