Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB: Bobby dan Edy Rahmayadi Punya Peluang Sama untuk Digadang sebagai Cagub Sumut

Kompas.com - 11/06/2024, 18:32 WIB
Singgih Wiryono,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dakhiri menyebut, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution dan Eks Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi punya peluang yang sama direkomendasikan jadi calon gubernur Sumut dalam Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Hanif usai melakukan uji kelayakan dan kepatutan (UKK) atau fit and proper test Edy Rahmayadi sebagai cagub Sumut.

"Ya dua-duanya tentu berpeluang," ujar Hanif kepada awak media di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: Jalani UKK, Edy Rahmayadi Siap Besarkan PKB di Sumut

Hanif menyampaikan, keduanya telah melakukan UKK di DPP PKB. Adapun Bobby pada pekan lalu, sedangkan Edy hari ini. 

Keputusan akhir nantinya dibicarakan di internal PKB untuk memutuskan satu dari dua orang tersebut yang mendapat rekomendasi sebagai cagub Sumut.

"Tapi dari UKK ini kami sudah mendapatkan gambaran secara lebih mendalam mengenai profile masing-masing kandidat, potensi pemenangnya, dan visi-misinya," tutur dia.


Ada kemungkinan DPP PKB tidak langsung memberikan rekomendasi, tetapi akan memberikan surat tugas agar kandidat yang sudah mengerucut bisa membetuk koalisi terlebih dahulu.

"Baru kemudian dikasih surat rekomendasi yang istilahnya definitif sebagai syarat untuk maju ke pencalonan gubernur, tapi kita akan rapat dulu di desk pilkada sebelum memutuskan di Sumut ini rekomendasi akan diberikan kepada siapa," ucap dia.

Baca juga: Setelah Bobby Menantu Jokowi, Edy Rahmayadi Jalani Fit and Proper Test Cagub Sumut di PKB

Hanif juga memaparkan, tak ada kriteria khusus yang diberikan PKB untuk kandidat cagub Sumatera Utara.

PKB akan melihat elektabilitas dan kompetensi para kandidat dalam memimpin dan program prioritas yang akan dilakukan jika mendapat mandat rakyat.

"Itu semua kita dalami untuk memastikan kita mendapatkan calon kepala daerah yang terbaik, gubernur yang terbaik, yang bisa men-deliver kebijakan untuk masyarakat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com