Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut Ada Dua Konsekuensi jika Anies dan PDI-P Kerja Sama di Pilkada Jakarta

Kompas.com - 10/06/2024, 06:05 WIB
Tatang Guritno,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, ada dua konsekuensi yang bakal terjadi apabila PDI Perjuangan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Umam menyebutkan, konsekuensi pertama, kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. PDI-P, kata Umam, perlu menggaet Anies untuk memperkuat kembali posisi politiknya di Jakarta.

“PDI-P kehilangan golden ticket dan dominasinya di politik lokal Jakarta, sehingga butuh kekuatan tambahan untuk berhadap-hadapan dengan pemenang Pemilu 2024,” kata Umam dalam keterangannya, Minggu (9/6/2024).

Pasalnya, hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menunjukkan, PDI-P menempati urutan kedua perolehan suara di DPRD DKI Jakarta dengan 850.174 suara.

Baca juga: Susul PDI-P, PKB Buka Pintu untuk Usung Anies di Pilkada Jakarta

Suara terbanyak diraih oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memperoleh 1.012.028 suara.

Sementara itu, Anies dianggap membutuhkan PDI-P untuk menjaga peluangnya kembali maju di pemilihan presiden (pilpres) selanjutnya.

“Anies juga sangat berkepentingan menjaga kartu politiknya agar tetap hidup dan relevan hingga Pilpres 2029,” ujar Umam.

Namun, kerja sama antara Anies dan PDI-P juga menimbulkan konsekuensi lain yakni kedua belah pihak, yakni kehilangan sejumlah konstituennya.

Sebab, Anies dan PDI-P punya basis konstituen yang berbeda. Anies merepresentasikan basis pemilih Islam dan PDI-P punya basis nasionalis.

Baca juga: Dilirik PDI-P Maju Pilkada Jakarta, Anies: Kehormatan Luar Biasa

“Peleburan itu juga berpeluang pada melemahnya basis pemilih loyal masing-masing,” kata Umam.

“Baik di DKI Jakarta maupun di jaringan relawan nasional yang selama ini terkonsilidasi oleh sentimen ideologis yang kuat,” imbuh dia.

Umam pun berpandangan, kerja sama politik antara Anies dan PDI-P tak akan terjadi dalam waktu dini.

Sebab, selain berisiko kehilangan basis pemilih, kedua pihak juga harus mempertimbangkan konstelasi partai politik lain dalam dinamika menjelang PIlkada Jakarta.

Menurut dia, dinamika politik itu bakal memiliki dampak untuk mengatur siapa figur yang bakal didorong untuk mengikuti Pilkada Jakarta.

Apalagi, PDI-P butuh tambahan kursi DPRD DKI Jakarta dari parpol lain untuk bisa mengusung Anies.

Baca juga: Anies dan PDI-P Saling Tertarik untuk Pilkada Jakarta, Mungkinkah Bersatu?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com