Soal Tapera, Romo Magnis: Kalau Baik Oke, tapi Dengarkan Suara-Suara Kritis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis meminta pemerintah mendengarkan suara-suara kritis berkait aturan penarikan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.

Melalui PP Nomor 21 Tahun 2024 diatur bahwa pemberi kerja harus memberikan iuran tapera sebesar 0,5 persen dan pekerja 2,5 persen.

"Kalau itu baik oke saja tapi dengarkan suara-suara kritis," ujar Magnis saat ditemui di Wisma Sangha Theraviada, Jakarta Selatan, Sabtu (8/6/2024).

Baca juga: Usai Menyesal, Menteri Basuki Klarifikasi Tapera Ditunda dan Bakal Lapor Jokowi

Dia juga meminta kebijakan soal Tapera sebaiknya dibahas secara mendalam dan matang sebelum akhirnya diterapkan

"Tapera itu jangan diputuskan sebelum betul-betul dibicarakan matang oleh mereka yang bersangkutan," tambah dia.

Diketahui, aturan Tapera ramai ditolak berbagai kalangan masyarakat, khususnya para buruh.

Menanggapi hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia juga mengatakan akan mengikuti aturan apabila Tapera tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2027.

Baca juga: Kata Moeldoko, Waktu Pemberlakuan Iuran Tapera Masih Fleksibel

"Saya akan manut aturan, misalnya DPR (meminta penarikan iuran tapera diundur), dan saya akan laporkan kepada Presiden," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Jumat (7/6/2024).

Menurut Basuki, kegaduhan masyarakat merespons tapera karena belakangan ini terjadi fenomena negatif menyangkut keuangan hingga kondisi finansial masyarakat yang sedang tidak stabil.

"Masih ada UKT, ada Asabri, ada ini, jadi itu kepercayaan dan memang beban kehidupan masyarakat sekarang mungkin lagi susah," lanjut Basuki.