Soal Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Palestina, Menlu: Harus Lihat Kalimatnya, Di Bawah Mandat PBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi terkait pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina.

Pasalnya, untuk mengirim peacekeeping operations (PKO), tetap harus berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Adapun presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke Palestina.

"Semua sekarang sedang dikoordinasikan. Jadi kita melalui koordinasi," ujar Retno saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

"Tapi sekali lagi, untuk pengiriman PKO ya, harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan, Pak Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan dihilangkan kalimat di bawah mandat PBB," sambungnya.

Baca juga: Prabowo Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza, Menlu Jelaskan Mekanismenya

Maka dari itu, dirinya menegaskan masih belum ada pasukan perdamaian yang ditempatkan di Palestina.

Retno menambahkan bahwa situasi di Palestina saat ini semakin memburuk. Dia pun menekankan bahwa Indonesia berada dalam posisi mendukung Palestina.

"Isu yang kedua yang saya sampaikan mengenai isu Palestina adalah posisi diplomasi kita atau posisi pemerintah Indonesia di dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina," tutur Retno.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengatakan pihaknya siap mengirimkan pasukan untuk melakukan misi perdamaian di Gaza, Palestina.

Baca juga: Pasukan Israel Bunuh Militan Senior Palestina di Tepi Barat

Hal tersebut dikatakan Gumilar kala merespons pernyataan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang akan menerjunkan TNI dalam misi perdamaian tersebut.

Namun demikian, Gumilar belum bisa menjelaskan berapa pasukan yang akan diterjunkan. Dia juga belum menjelaskan kapan pengerahan pasukan perdamaian ke Gaza akan dilakukan.