Menko Polhukam Ingatkan ASN, TNI, dan Polri Harus Netral dalam Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto agar aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Hal itu disampaikan Hadi saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Papua di Jayapura, Papua, Rabu (29/5/2024).

“Saya kembali mengingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri dalam menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi), harus bersifat netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," ujar Hadi, dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam, Kamis (30/5/2024).

Hadi mengatakan, ASN, TNI, dan Polri harus netral untuk memastikan tidak terjadinya permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca juga: KASN Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Supian Suri

“Tentunya, kualitas demokrasi akan terganggu apabila legitimasi masyarakat menurun terhadap hasil pemilihan umum (pemilu), pemerintah maupun kepada penyelenggara pemilu,” kata Hadi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, stigma potensi kerawanan Papua bisa dibuktikan dengan penyelenggaraan pilkada yang lancar.

“Kalau Papua aman dan damai, maka bisa menjadi cermin bahwa Indonesia damai," ujar Tito.

Sebelumnya, Hadi mengatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian terhadap kerawanan Pilkada serentak tahun 2024, khususnya di Papua.

Baca juga: Menko Polhukam: Mendekati Pilkada, Eskalasi Kerawanan Sedang hingga Tinggi

Hadi mengatakan, persiapan pilkada harus diselenggarakan matang, khususnya di Papua sebagai salah satu daerah yang menjadi fokus pemerintah.

“Sebagaimana diketahui, keamanan di wilayah Papua saat ini berjalan cukup dinamis,” kata Hadi dalam siaran pers Kemenko Polhukam, Selasa (28/5/2024).

Berdasarkan data Staf Operasi (Sops) TNI, wilayah Papua termasuk kategori kerawanan tinggi dalam pilkada.

Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 menunjukkan, wilayah yang keamanannya rawan berada di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, sedangkan wilayah lainnya berstatus keamanan sedang.