PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai terhadap Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan memutuskan untuk menyerahkan mandat kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri, untuk menentukan sikap partai politik terhadap pemerintah.

Hal ini merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang digelar 24-26 Mei 2024.

"Rakernas V Partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional," kata putri Megawati, Puan Maharani, membacakan sikap politik partai dalam penutupan rakernas, Minggu (26/5/2024).

Baca juga: Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

"Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis," ucapnya.

Puan melanjutkan, Rakernas V PDI-P memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan.

"Oleh karena itu Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah," tambahnya.

Baca juga: Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Adapun hajat besar PDI-P yang telah terjadwal berikutnya adalah kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025 mendatang.

Hasil Rakernas V PDI-P, ucap Puan, memohon kesediaan Megawati untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI-P 2025-2030.

Puan berujar, hal itu merupakan hasil mendengarkan pandangan umum DPD PDI-P se-Indonesia.