Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan program pembangunan.

Ia menyampaikan, BPKP perlu memastikan program pembangunan merata sampai pada tujuan tanpa menyalahi aturan, tetapi tidak pula mencari kesalahan dari program-program tersebut.

Ia lalu menganalogikannya dengan pembangunan rel kereta api.

"Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya lurus dan memastikan merata itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas," kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

"Sehingga, tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah, ini enggak boleh," tutur Jokowi lagi.

Baca juga: KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Jokowi menyampaikan, mencari-cari kesalahan justru akan memperlambat pembangunan.

Padahal, kata dia, Indonesia memiliki target penyelesaian pembangunan agar mampu menjadi negara maju.

"Itu enggak boleh, ini enggak boleh. Itu enggak boleh, ini enggak boleh. Bukan itu. Atau menambah tanda larangan pokoknya ini tidak, ini tidak, bukan itu. Karena kalau itu terjadi, ujung-ujungnya justru akan memperlambat, padahal tadi kita ingin keretanya cepat sampai tujuan," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi menuturkan, sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan, melainkan justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi terjadi.

Baca juga: BPKP Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 67,09 Triliun pada 2023

Oleh karenanya, BPKP perlu memberikan arahan, tuntutan, dan tuntunan yang tepat.

"Bukan memasang jebakan. Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal, ini keliru. Jangan terbalik, fokusnya bukan berapa banyak ketahuan melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan oleh rakyat dari program-program pemerintah," jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Lalu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.