Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Kompas.com - 13/05/2024, 18:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, tidak mudah bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga beras di pasaran.

Selain mempertimbangkan konsumen, pemerintah juga mesti memperhatikan suara para petani.

Menurut Jokowi, jika harga beras tinggi, masyarakat pasti protes, tetapi petani senang.

Sebaliknya, jika harga berusaha ditekan lewat besarnya volume impor beras, maka bisa menyusahkan petani.

"Jadi terkadang pemerintah itu berada di posisi tidak mudah untuk menjaga keseimbangan agar masyarakat senang, tetapi petani juga seneng,"ujar Jokowi saat memberikan sambutan sebelum menyerahkan bansos beras kepada masyarakat di Kompleks Pergudangan Laende, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024), sebagaimana dilansir dari keterangan resmi.

"Kalau pas kita, saya ke pasar gitu, (warga bertanya) 'Pak ini beras naik gimana Pak?' kalau ke kempung ke desa ketemu petani (mengatakan), 'Pak terima kasih Pak harga beras, harga gabah sangat bagus Pak'. Itu ya kita harus ingat itu tidak gampang pemerintah itu agar (menjaga) petani senang dan ibu-ibu juga senang. Maka oleh sebab itu (bansos beras) 10 kilogram kita berikan ke masyarakat," katanya.


Baca juga: Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Masih terkait harga, Kepala Negara lantas menyebut besaran kenaikan harga beras yang terjadi di Indonesia saat ini masih tergolong rendah.

Hal itu jika dibandingkan dengan besaran kenaikan harga beras di negara-negara lain yang lebih tinggi.

Bahkan menurut Presiden, ada negara yang mengalami kenaikan harga beras hingga 50 persen.

"Jadi kenapa (bansos) beras 10 kilogram ini diberikan kepada Bapak, Ibu sekalian? karena ada kenaikan harga beras, karena harga pangan internasional itu semuanya naik dan kita ini termasuk (kenaikan) masih rendah, ada yang naik tinggi sekali," ungkap Jokowi.

"Ini patut kita syukuri. bahwa kita naiknya tidak drastis, ada yang 50 persen, ada yang dua kalinya, jadi di Indonesia (kenaikan harga) beras bisa kita kendalikan," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyinggung soal bansos beras sebesar 10 kilogram yang akan diteruskan penyalurannya hingga Juni 2024.

Nantinya, jika anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencukupi, maka bansos beras direncanakan akan berlanjut hingga Desember 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com