Sirekap Pilpres 2024 KPU Data 75.26 Persen: Anies 24,06 Persen, Prabowo 58,89 Persen, Ganjar 17,05 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 58,89 persen suara, dalam data Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (22/2/2024) pukul 23.00 WIB.

Menurut data Sirekap, Prabowo-Gibran memperoleh 65,049,492 suara.

Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 24,06 persen atau 26,581,455 suara.

Baca juga: 3 Alasan Prabowo-Gibran Unggul dalam Pilpres 2024, Termasuk di Kandang Banteng

Kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 17,05 persen atau 18,833,011 suara.

Perolehan suara tersebut diperoleh dari data yang masuk sebesar 75,26 persen, mencakup 619,579 dari total 823,236 tempat pemungutan suara (TPS).

KPU menyatakan data yang tersaji di dalam Sirekap hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara.

Baca juga: Indikator Politik: Prabowo-Gibran Unggul Jauh di Pilpres 2024 karena Suara dari Pemilih Muda, Jawa, dan NU

Penghitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat, dengan penandatanganan berita acara pada setiap tingkatan.

Dengan kata lain, hasil penghitungan yang diakui adalah yang dilakukan secara resmi (real count) tetap akan dilakukan lewat rekapitulasi berjenjang mulai tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, KPU mempunyai waktu sampai 19 Maret untuk menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara hingga tingkat nasional atau paling lambat diumumkan pada 20 Maret 2024.

Baca juga: Diusulkan Ganjar Terkait Dugaan Kecurangan Pilpres 2024, Apa Beda Hak Angket dan Hak Interpelasi DPR?

Penetapan hasil Pemilu dilakukan paling lambat 3 hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).