Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angka Kematian Petugas Pemilu Turun Drastis, Menkes: Satu Nyawa Tetap Terlalu Banyak

Kompas.com - 19/02/2024, 18:05 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah badan ad hoc penyelenggara atau petugas pemilu yang meninggal dunia saat pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 turun drastis dibandingkan Pemilu 2019.

Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, ada 722 petugas pemilu wafat pada Pemilu 2019. Pada Pemilu 2024, hingga data terakhir per 18 Februari 2024, jumlah petugas pemilu wafat mencapai 71 orang dari sisi KPU, dan 13 orang dari sisi Bawaslu.

Namun demikian, pemerintah tetap menganggap jumlah tersebut terlalu banyak. Pemerintah juga menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya para pejuang demokrasi itu.

"Kisarannya 16 persen dari pemilu yang sebelumnya. Kami pemerintah, khususnya kami di Kementerian Kesehatan melihat satu nyawa saja buat kami sudah sangat banyak," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers, Senin (19/1/2024).

Baca juga: 71 Petugas Pemilu 2024 Meninggal Dunia

"Ada banyak masyarakat yang berduka. jadi kami berpikir bagaimana caranya bisa enggak kita turun lebih banyak lagi, kalau bisa tidak ada yang meninggal karena nyawa itu terlalu berharga," ujarnya melanjutkan.

Terdapat sejumlah celah yang dianggap masih menyebabkan timbulnya korban jiwa petugas pemilu pada Pemilu 2024, meski berbagai upaya preventif telah dilakukan.

Salah satunya adalah proses screening atau penapisan kesehatan para petugas pemilu yang baru dilakukan setelah mereka telah ditetapkan sebagai anggota badan ad hoc atau setelah mendaftar.

Dari hasil screening kesehatan terhadap 6,4 juta petugas pemilu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapati sekitar 400.000 di antaranya berisiko tinggi. Tetapi, mereka telah telanjur bertugas.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa 34 persen petugas pemilu memiliki riwayat hipertensi, 26 persen jantung koroner, gagal ginjal kronis delapan persen, dan diabetes mellitus tiga persen.

Baca juga: 13 Pengawas Pemilu 2024 Meninggal, Kelelahan Usai Kerja Seharian Awasi TPS

Budi Gunadi berharap, pada Pemilu 2029, para instansi terkait dapat meneken aturan agar proses penapisan kesehatan ini dapat dilakukan sebelum pendaftaran petugas pemilu.

Hal ini bertujuan supaya para petugas pemilu yang terdaftar dapat dipastikan riwayat kesehatannya.

Dia juga berencana supaya pada Pemilu 2029, petugas kesehatan dapat bersiaga lebih rutin untuk memeriksa kesehatan para petugas pemilu enam jam sekali, mulai dari cek tekanan darah, denyut jantung, saturasi oksigen, atau para petugas dengan usia tua atau memiliki komorbid.

"Bisa enggak di puskesmas di saru kecamatan cover TPS (Tempat Pemungutan Suara) di kecamatan itu, sehingga yang berisiko tinggi saja dulu seenggaknya bisa didampingi, dicek," kata Budi Gunadi.

"Jadi enggak usah keburu sampai sakit, Karena bagaimana pun mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena satu nyawa saja sudah kebanyakan, kalau bisa jangan ada lagi," ujarnya lagi.

Baca juga: 20 Petugas Penyelenggara Pemilu di Bali Jatuh Sakit, 2 Meninggal Dunia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com