Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dukung Ganjar-Mahfud, Alumni UI: Pemimpin yang Punya Integritas

Kompas.com - 08/02/2024, 16:06 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Sejumlah alumni Universitas Indonesia (UI) dari lintas fakultas mengaku siap mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salah satu alumni UI, Mujab, mengatakan, almamater kuning yang turun ke jalan menandakan bahwa kondisi sedang tidak baik-baik saja.

"Hari ini kami pakai kaus warna kuning berarti simbol alumni UI mendukung Ganjar-Mahfud," kata Mujab melalui keterangan persnya, Selasa (6/2/2024).

Hal itu disampaikan Mujab saat hadir dalam acara "Alumni UI bersama Ganjar-Mahfud" di Atrium One Bellpark Mall, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2/2024).

Pada acara itu, sejumlah alumni mengaku, Ganjar-Mahfud memiliki jejak dan reputasi yang bisa dipercaya, sehingga mereka yakin memilih paslon ini.

Baca juga: Kembali Sambangi Bawaslu, TPN Ganjar-Mahfud: Bisa Jadi Pemilu Ini Tidak Jurdil

"Ganjar-Mahfud menjadi sosok pemimpin yang tepat karena punya integritas, pengalaman, dan prestasi yang dibutuhkan negeri ini," ucap sejumlah alumni.

Mujab menuturkan, alumni UI memutuskan mendukung Ganjar-Mahfud karena keduanya memiliki reputasi yang menjadi tolak ukur.

Merespons hal itu, Ganjar-Mahfud pun merasa senang, karena para intelektual sudah bersuara memberikan dukungan mereka.

Oleh karenanya, keduanya mengajak alumni UI untuk menyuarakan pikiran mereka kepada masyarakat, terutama menjelang Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024.

Sebagai informasi, acara tersebut ditututp dengan pembacaan deklarasi alumni UI yang disuarakan melalui alumni angkatan 2015 dan 2013.

Baca juga: Anies Cerita Track Record di Jakarta, TPN Ganjar-Mahfud: Jangan-jangan Mau Come Back di Pilkada

"Ganjar-Mahfud untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia unggul, dan untuk Indonesia Emas," bunyi deklarasi tersebut.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com